3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan insiden keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia bukanlah hal yang unik.
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang menyebut kasus serupa juga pernah menimpa program makan massal di negara lain, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Brasil.
"Seperti halnya program pemberian makanan dalam skala besar di negara mana pun, insiden terkait keamanan pangan juga terjadi di Amerika Serikat dan Brasil. Kami bandingkan dengan Brasil kurang lebih 40 juta penerima manfaat, dan AS sekitar 30 juta penerima manfaat," ujar Nanik dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (3/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Data yang dipaparkan BGN menunjukkan, sejak diberlakukannya program makan bergizi di AS pada 1990-1999, tercatat sekitar 16 ribu anak terdampak.
Sementara di Brasil, program serupa selama hampir 20 tahun, yakni pada 2000-2018 mencatat 26.143 anak sebagai korban insiden keamanan pangan.
Nanik menjelaskan di Indonesia pola penyebab insiden bervariasi, mulai dari pergantian pemasok bahan, proses pengolahan makanan yang berlangsung terlalu lama, hingga lemahnya pengawasan mutu.
Mayoritas korban merupakan anak sekolah, sementara kelompok lain seperti ibu balita, ibu menyusui, dan balita tidak terdampak.
"Kami memastikan bahwa insiden yang terjadi hanya menimpa siswa sekolah, sementara ibu hamil dan balita tetap aman. Setiap langkah mitigasi ditempuh untuk menjamin kepercayaan publik bahwa program ini berjalan dengan standar tertinggi," ucapnya.
Menurut Nanik, salah satu faktor pemicu insiden adalah culture shock dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum MBG yang baru terjun ke program.
Untuk itu, BGN menyarankan agar SPPG baru memulai pelayanan dengan jumlah kecil, sementara SPPG lama diminta berhati-hati saat melakukan pergantian pemasok.
Ia menambahkan prinsip zero accident ditegakkan dengan memperkuat pembinaan berkelanjutan. Pengawasan diperketat mulai dari rantai pasok bahan makanan, kehati-hatian dalam pergantian supplier, hingga penerapan standar penggunaan bahan segar dan susu pasteurisasi.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN Khairul Hidayati menuturkan pihaknya terus mendorong transparansi serta keterbukaan informasi publik.
"BGN berkomitmen untuk memberikan informasi yang akurat dan faktual kepada masyarakat. Kami membuka kanal pengaduan masyarakat dan siap menindaklanjuti setiap laporan terkait keamanan pangan. Prinsip kami adalah cepat merespons, terbuka, dan akuntabel," ujarnya.
"Kami mengajak semua pihak, baik sekolah, orang tua, maupun masyarakat, untuk berperan aktif mengawasi dan melaporkan jika menemukan hal-hal yang mencurigakan. Kolaborasi adalah langkah terbaik untuk mencegah terulangnya insiden serupa," tuturnya.
(del/sfr)
