1 hour ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang pemerintah tetap memberikan subsidi jika compressed natural gas (CNG) nantinya dipakai sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram.
Saat ini, pemerintah masih mengkaji skema subsidi sekaligus menuntaskan uji teknis penggunaan CNG untuk rumah tangga kecil.
"Semuanya lagi dikaji. Opsinya subsidi masih haruslah, tinggal volumenya seperti apa yang kita perlu," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bahlil mengatakan pemerintah serius mencari sumber energi pengganti LPG karena ketergantungan Indonesia terhadap impor masih sangat tinggi.
Ia menyebut 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG nasional masih didatangkan dari luar negeri, sementara konsumsi terus meningkat dari tahun ke tahun.
Di sisi lain, kebutuhan LPG untuk rumah tangga saat ini mencapai sekitar 7 juta hingga 8 juta ton per tahun. Belum lagi kebutuhan industri petrokimia seperti Chandra Asri dan Lotte yang juga memerlukan 2 juta sampai 3 juta ton LPG per tahun untuk bahan baku.
Menurut Bahlil, kondisi tersebut membuat RI sangat rentan terhadap gejolak global, terutama ketika terjadi ketidakpastian politik internasional yang dapat mengganggu pasokan impor.
"Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini, untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada. Tapi kan kita tergantung pada global," ujarnya.
Karena itu, pemerintah mulai merumuskan alternatif lain dan CNG disebut menjadi salah satu opsi utama. Bahlil menjelaskan pada skala besar CNG sebenarnya sudah dipakai di sejumlah sektor, mulai dari hotel, restoran, hingga dapur program makan bergizi gratis (MBG).
Namun tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mengadaptasi CNG agar bisa digunakan pada tabung rumah tangga setara LPG 3 kilogram.
Pasalnya, tekanan gas CNG jauh lebih tinggi, yakni sekitar 200 hingga 250 bar, sehingga pemerintah masih melakukan modifikasi tabung dan uji keamanan.
"Nah, untuk yang 3 kg, memang tabungnya masih dilakukan uji coba. Karena tekanannya kan besar sekali. Dia sekitar 200-250 bar. Nah, ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insyaallah dua-tiga bulan ini kita akan dapat hasilnya," ujar Bahlil.
Ia menambahkan bila hasil uji dinyatakan layak, pemerintah akan mulai menyiapkan konversi secara bertahap. Menurut dia, bahan baku CNG jauh lebih tersedia di dalam negeri karena berasal dari gas C1 dan C2, berbeda dengan LPG yang sebagian besar masih impor.
Apalagi, sambung Bahlil, Indonesia baru menemukan cadangan gas besar sekitar 3.000 MM di Kalimantan Timur yang dapat diarahkan untuk menopang kebutuhan domestik.
"Kalau itu sudah dinyatakan firm, kita akan melakukan konversi," ujarnya.
Dari sisi harga, Bahlil mengklaim hasil kajian sementara menunjukkan CNG sekitar 30 persen lebih murah dibanding LPG. Penghematan itu berasal dari tidak adanya biaya impor dan transportasi internasional, karena seluruh rantai pasok dapat dipenuhi dari sumber gas domestik.
"CNG itu sudah dilakukan kajian, harganya jauh lebih murah. Kurang lebih sekitar 30 persen lebih murah," katanya.
Ia memperkirakan bila konversi ini berjalan, Indonesia bisa menghemat devisa sekitar Rp130 triliun hingga Rp137 triliun. Selain itu, beban subsidi energi juga disebut berpotensi turun.
Namun, Bahlil menegaskan pemerintah masih membuka opsi bantuan harga agar masyarakat tetap mendapatkan energi murah jika CNG benar-benar menggantikan gas melon.
"Kalau kita mau membantu rakyat lagi, kita akan mengurangi beban rakyat dalam konteks pembelian," ujarnya.
Meski demikian, Bahlil meminta publik tidak buru-buru menyimpulkan skema final karena pemerintah masih menghitung bentuk subsidi, volume kebutuhan, hingga wilayah prioritas distribusi.
Menurut dia, pengembangan CNG nantinya akan diarahkan terutama di daerah-daerah yang dekat dengan sumber gas agar lebih efisien.
"Ya hampir semua tempat yang ada sumber-sumber gasnya," ujar Bahlil.
(del/sfr)
Add
as a preferred source on Google
