3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan rapat kembali dengan pada badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM) baik swasta dan BUMN. Rapat tersebut dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian ESDM, Jumat (3/10/2025) sore.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan pihaknya akan bertemu dengan para pengusaha SPBU dalam rangka negosiasi menuju kesepakatan antar badan usaha.
"Ini kesepakatan tersebut saya akan dapatkan secara lengkap pada saat rapat nanti sore. Yang 15.30," beber Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (3/10/2025).
Sebagai informasi, PT Vivo Energy Indonesia sebelumnya membatalkan pesanan pembelian BBM dari Pertamina sebesar 40.000 barel. Begitu juga dengan SPBU BP-AKR yang dikabarkan batal menambah pasokan BBM dari Pertamina.
Direktur Vivo Energy Indonesia yang hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (01/10/2025), mengungkapkan bahwa perusahaan batal membeli BBM dari Pertamina karena ada beberapa hal teknis yang belum bisa dipenuhi oleh Pertamina.
"Sehingga apa yang sudah kami minta itu dengan terpaksa dibatalkan," ungkapnya dalam RDP dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (2/10/2025).
Namun, pihaknya tidak menutup kemungkinan bila ke depannya membeli BBM dari Pertamina jika spesifikasi yang diminta oleh pihaknya bisa dipenuhi oleh pihak Pertamina.
"Tapi tidak menutup kemungkinan kami tetap akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk saat-saat mendatang siapa tahu apa yang kami minta itu bisa dipenuhi oleh Pertamina dan kami akan beli dari Pertamina," jelasnya.
Lebih lanjut, dia menyebutkan bahwa stok BBM Vivo sudah habis untuk bulan Oktober 2025 ini. "Jadi tidak ada lagi yang bisa kami jual untuk bahan bakarnya yang pada akhir bulan Oktober ini. Itu saja yang saya bisa sampaikan," tandasnya.
Di sisi lain, Wakil Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Achmad Muchtasyar mengungkapkan, salah satu yang menjadi kendala dalam kerja sama antara pihak swasta dengan Pertamina adalah lantaran adanya kandungan etanol pada BBM murni atau base fuel milik Pertamina.
Kandungan etanol tersebut dinilai tidak sesuai spesifikasi BBM SPBU swasta. "Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan. Etanol itu sampai jumlah tertentu. Kalau tidak salah sampai 20% etanol. Kalau tidak salah. Nah, sedangkan ada etanol 3,5%," bebernya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Kamis (2/10/2025).
Padahal menurutnya, konten etanol yang terdapat dalam base fuel Pertamina sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah.
"Nah, tetapi teman-teman SPBU swasta berkenan jika nanti pada kargo selanjutnya siap bernegosiasi kalau memang nanti kualitasnya. Ini bukan masalah kualitas, masalah konten. Kontennya ini aman bagi karakteristik spesifikasi produk yang masing-masing. Karena ini beda-beda merek, beda spesifikasi," tandasnya.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Pertamina Masih Akan Tingkatkan Pasokan BBM 5 Tahun Ke Depan
