4 hours ago
2
Politisi ekstremis Itamar Ben-Gvir akan menjadi Menteri Keamanan Nasional Israel berikutnya. Ilustrasi.
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV — Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, dilaporkan telah membatalkan rencana kunjungannya ke Amerika Serikat (AS). Menurut laporan berbagai media lokal Israel, pembatalan ini terjadi setelah Ben-Gvir menghadapi hambatan dalam proses pengurusan visa di Kedutaan Besar AS.
Kabar pembatalan ini pertama kali disiarkan oleh Channel 12 News dan kemudian diulas secara rinci oleh harian Haaretz. Pembatalan tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah terungkapnya rencana menteri berhaluan kanan jauh itu untuk bertolak ke AS menggunakan dana dari seorang pengusaha kaya Israel yang menetap di Miami.
Berdasarkan laporan tersebut, Ben-Gvir sebelumnya telah diminta untuk mendatangi Kedutaan Besar AS guna menjalani prosedur pengambilan sidik jari sebagai bagian dari proses pengajuan visa. Setelah itu, ia memutuskan untuk membatalkan seluruh agenda perjalanannya.
Hingga saat ini, baik pihak Ben-Gvir maupun otoritas Pemerintah AS belum memberikan klarifikasi resmi mengenai apakah pembatalan ini terkait langsung dengan kendala visa tersebut atau tidak.
Pekan lalu, investigasi Haaretz membongkar bahwa Ben-Gvir berencana terbang ke AS untuk menghadiri pernikahan putri dari Yaakov Elharar, seorang pengusaha asal Israel yang berbasis di Miami. Elharar jugalah yang dilaporkan bakal mendanai seluruh biaya perjalanan tersebut.
Paket perjalanan mewah itu mencakup tiket pesawat dan akomodasi untuk Ben-Gvir, istri, serta anak-anak mereka, dengan perkiraan nilai mencapai puluhan ribu shekel. Selain itu, sejumlah personel keamanan resmi yang melekat pada sang menteri dari Kantor Perdana Menteri juga dijadwalkan ikut mengawal dengan biaya yang ditanggung oleh negara.
Rencana kunjungan ini pun langsung menuai sorotan tajam dan kritik publik terkait regulasi ketat yang mengatur perjalanan pejabat pemerintah yang didanai oleh pihak swasta.
Di bawah hukum Israel, seorang menteri hanya diperbolehkan menerima fasilitas perjalanan dari pihak swasta jika terbukti tidak ada konflik kepentingan, serta dipastikan bahwa fasilitas tersebut diberikan bukan karena pengaruh dari jabatan publik yang diembannya.
