3 hours ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, SORONG — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau aktivitas perikanan dan perdagangan di Pasar Ikan DKP Klademak, Klaligi, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Rabu pagi (22/04/2026). Kunjungan tersebut untuk memastikan penguatan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak ekonomi daerah, sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pantauan Republika, Gibran mengenakan kemeja safari biru dan celana hitam. Setibanya di lokasi, Gibran disambut meriah oleh masyarakat serta pedagang di lokasi tersebut.
Di sela-sela agenda tersebut Gibran juga sempat membeli sejumlah sayuran mulai dari bayam, kangkung, hingga ubi. Selain itu, Gibran juga membeli produk laut yang ditawarkan warga yakni ikan tuna, udang rebon, nila merah, serta baracuda.
“Ini nangkap sendiri, Pak? Atau gimana? Ini sekilonya berapa?” tanya Gibran.
“Ini (seekor) Rp 350 (ribu) untuk tunanya,” jawab pedagang tersebut sembari menimbang tuna.
Gibran juga sempat menanyakan seorang anak yang ikut berjualan membantu orang tuanya.
“Ini orang tuanya mana? Kok nggak sekolah? Kelas berapa? Tapi biasanya sekolah kan?” tanya Gibran.
Pedagang tersebut menjawab. “Iya (biasanya sekolah), kelas 4 SD, ini lagi libur karena katanya ada ujian untuk yang kelas 6,” jawab pedagang tersebut.
Sementara itu, Menurut keterangan (Kadis KP) Papua Barat Daya Absalom Solosa, setidaknya ada 127 pedagang yang terlibat aktivitas jual beli di area pasar ikan, sementara total pedagang di kawasan tersebut mencapai lebih dari 200 orang, termasuk pedagang sayur dan kebutuhan lainnya.
Absalom Solosa menyampaikan apresiasi atas kunjungan Wapres yang dinilai memberi perhatian besar terhadap pengembangan sektor perikanan di wilayahnya. Ia menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana pasar agar lebih higienis dan layak.
“Kami berharap pasar ini bisa menjadi pasar yang kering dan higienis, sehingga kualitas hasil perikanan tetap terjaga,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan fasilitas bagi pedagang asli Papua, khususnya “Mama Papua”, yang hingga kini masih berjualan di area terbuka tanpa sarana memadai. “Minimal ada meja yang layak untuk berjualan, sehingga mereka tidak lagi berjualan di bawah terik matahari atau di atas aspal jalan,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah daerah mengusulkan sejumlah penguatan infrastruktur, antara lain reklamasi sepanjang 50 meter untuk perluasan pangkalan pendaratan ikan, bantuan perahu feeder dan mesin perikanan bagi nelayan tradisional, serta pembangunan fasilitas cold storage berkapasitas 100–150 ton guna menjaga kualitas hasil tangkapan.
Di sisi lain, Kepala Pelabuhan Perikanan Klademak Yanti Sriani Ijie menjelaskan bahwa saat ini pelabuhan menampung 123 kapal nelayan dengan aktivitas bongkar muat harian mencapai 3–4 kapal besar dan puluhan kapal kecil. Namun, keterbatasan panjang dermaga yang saat ini sekitar 500 meter menyebabkan antrean kapal saat proses bongkar muat.
“Kami sangat membutuhkan perpanjangan dermaga sekitar 50 meter untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kapal nelayan,” ujarnya.
Yanti juga mengungkapkan bahwa hasil perikanan dari Sorong telah menembus pasar ekspor seperti Singapura, Jepang, dan Amerika Serikat, serta didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Surabaya dan Jakarta.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres turut menyapa para pedagang dan mendengarkan langsung aspirasi mereka. Magdalena Rumi (56), yang telah 15 tahun berjualan ikan, berharap adanya bantuan fasilitas agar dapat berjualan dengan lebih layak. Hal senada disampaikan Febi Rauyai (31), pedagang ikan yang telah berjualan selama empat tahun.
Ia berharap adanya perbaikan pasar agar pedagang tidak lagi berjualan di bawah terik matahari. “Kami senang sekali bisa bertemu langsung dengan Wapres, semoga pasar ini bisa diperbaiki menjadi lebih baik,” ujarnya.
Sementara itu, Salumina Basna (53), pedagang sayur, mengungkapkan rasa bahagianya ketika Wapres membeli dagangannya. “Kami senang sekali kalau pemerintah datang melihat kami di sini,” katanya.
Melalui peninjauan ini, Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong penguatan sektor kelautan dan perikanan, termasuk peningkatan infrastruktur pelabuhan dan pasar, pemberdayaan nelayan, serta perlindungan bagi pelaku usaha kecil, khususnya masyarakat asli Papua.
