13 hours ago
4
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keberhasilan piloting di Banyuwangi kini menjadi fondasi perluasan digitalisasi perlindungan sosial ke 42 kabupaten/kota dan satu provinsi. Hal ini dibahas oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut B. Pandjaitan, dalam rapat koordinasi KPTDP sekaligus memantau pelaksanaan terbatas di Surabaya dan Bali.
"Perlinsos hadir sebagai portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan NIK dan verifikasi wajah," ujar Luhut.
Luhut menyampaikan proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya membutuhkan waktu hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Dampak serupa mulai terlihat di Bali dan Surabaya. Biaya yang harus ditanggung masyarakat, yang sebelumnya dapat mencapai Rp 150 ribu, juga turun menjadi hampir tanpa biaya.
“Kita sudah membuktikan teknologi buatan anak bangsa mampu menyelesaikan persoalan yang selama puluhan tahun menjadi tantangan. Dengan data yang semakin akurat dan terintegrasi, Presiden dapat mengambil keputusan yang lebih tepat untuk memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan," ucap Luhut.
Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan. Hal itu menjadi dasar bagi perluasan layanan ke 42 kabupaten/kota.
Luhut menjelaskan portal ini menyatukan data dari delapan kementerian/lembaga melalui Digital Public Infrastructure (DPI), sebagai pendekatan pertama yang diterapkan di Indonesia. Warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses portal secara mandiri, sementara yang belum dapat dibantu melalui agen pendamping.
Ia mengatakan inovasi ini ditopang oleh tiga fondasi Digital Public Infrastructure, yaitu identitas digital dan verifikasi biometrik untuk memastikan keaslian pemohon, pertukaran data pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang menghubungkan data kependudukan, DTSEN, ketenagakerjaan, listrik, dan aset, serta pembayaran digital untuk penyaluran yang cepat dan transparan.
Sebagai langkah memastikan layanan menjangkau seluruh masyarakat, Kemensos bersama kementerian/lembaga terkait telah menyiapkan 60 ribu agen pendamping untuk membantu pendaftaran sekaligus menutup kesenjangan literasi digital.
"Uji coba diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan yang lebih luas. Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup sembilan kecamatan dan 14 kelurahan/desa," lanjut Luhut.
Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 kepala keluarga (KK) telah mendaftar melalui portal, dibantu lebih dari 700 agen pendamping yang terdiri atas ASN, petugas PKH/TKSK, tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma.
