4 hours ago
6
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga dari kiri) hadir dalam rapat koordinasi pemerintah pusat penaganan gempa berkekuatan 7,7 M di NTT(MI/Marianus)
MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti keterbatasan anggaran bencana di sejumlah daerah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Gempa Flores M7,7 di Labuan Bajo, Minggu (16/8). Ia meminta seluruh pemerintah daerah memprioritaskan langkah darurat untuk menyelamatkan korban dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
“Langkah darurat itu tujuan utamanya pasti adalah menyelamatkan kehidupan. Dan memfungsikan hal-hal yang mendasar, seperti listrik, kemudian komunikasi, BBM, logistik makanan,” kata Tito.
Selain penyelamatan korban, pemerintah daerah diminta segera memberikan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia serta memastikan bantuan berupa tenda, makanan siap saji, dan kebutuhan dasar tersedia bagi masyarakat di lokasi pengungsian.
Mendagri turut menyoroti pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi. Ia mengapresiasi PLN yang bergerak cepat memulihkan jaringan listrik. Namun, kata dia, masih terdapat sekitar 15 persen jaringan dari gardu menuju pelanggan yang perlu diperbaiki. Sementara itu, dari lebih dari 400 BTS yang sebelumnya terganggu, sekitar 100 BTS masih mengalami masalah.
Persoalan lain yang menjadi perhatian ialah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Mendagri menyebut Flores Timur hanya memiliki sekitar Rp10 miliar anggaran yang tersedia, Sikka Rp17 miliar, Manggarai Barat sekitar Rp68 miliar, Ngada Rp70 miliar, Nagekeo Rp76 miliar, Manggarai dan Manggarai Timur sekitar Rp114 miliar, serta Ende sekitar Rp217 miliar.
“Kalau enggak ada duit, ya kelimpungan,” ujar Tito.
Mendagri juga mengungkapkan sejumlah daerah terdampak masih memiliki tingkat penyerapan anggaran yang rendah. Ia mencontohkan, Ende baru sekitar 43 persen, Flores Timur 44 persen, dan Manggarai Timur sekitar 49 persen. Kemendagri akan menurunkan tim untuk membantu pemerintah daerah mempercepat penyerapan anggaran.
“Kami akan bantu daerah-daerah ini yang menyerapnya di bawah 50 persen. Ini nanti saya buat tim keuangan, ada Pak Riki direktur di situ, nanti akan koordinasi dengan Sekretaris Daerah,” jelasnya.
Menurut Mendagri, pemerintah pusat telah memberikan tambahan anggaran kepada daerah melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto pada 5 Agustus 2026. Tambahan tersebut antara lain Rp14 miliar untuk Ende, Rp48 miliar untuk Flores Timur, Rp34 miliar untuk Manggarai, Rp24 miliar untuk Manggarai Barat, Rp22 miliar untuk Manggarai Timur, Rp28 miliar untuk Nagekeo, Rp23 miliar untuk Ngada, dan Rp65 miliar untuk Sikka.
Namun, Tito mengingatkan agar tambahan anggaran tersebut segera dihitung dengan kebutuhan belanja wajib daerah sehingga ruang anggaran yang tersisa dapat diarahkan untuk penanganan bencana.
Pada kesempatan itu, ia menyoroti kondisi Belanja Tidak Terduga (BTT) yang mulai menipis di sejumlah daerah. Manggarai Timur disebut hanya memiliki sekitar Rp400 juta BTT, sedangkan Nagekeo sekitar Rp1,1 miliar.
“Untuk Belanja Tidak Terduga, mau enggak mau memang harus di-cover semua oleh kementerian/lembaga. Baik untuk jalan dan lain-lain,” tegas Tito.
Dengan kondisi tersebut, Mendagri meminta kementerian dan lembaga pemerintah pusat memperkuat dukungan terhadap daerah terdampak, termasuk untuk pemulihan jalan, logistik, serta kebutuhan operasional TNI dan Polri di lapangan.
Tito juga akan mengupayakan tambahan dukungan anggaran dari pemerintah pusat bagi daerah terdampak gempa NTT. Ia mencontohkan bantuan Presiden untuk daerah terdampak bencana di Aceh yang diberikan kepada kabupaten/kota.
“Ini kalau sembilan, kalau satu-satu dapat Rp5 atau Rp10 miliar kan agak lumayan,” katanya.
Ia menegaskan, seluruh sumber daya yang tersedia harus segera digerakkan agar keterbatasan anggaran daerah tidak menghambat penanganan korban dan pemulihan wilayah terdampak gempa NTT. (H-4)
