2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD Ghimoyo mengadu ke DPR RI soal lonjakan harga hingga kelangkaan bahan baku plastik yang mulai mengganggu operasional industri pangan. Keluhan ini disampaikan dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Selasa (7/4/2026).
Keluhan tersebut bukan tanpa alasan. Ghimoyo menyebut, kelangkaan bahan baku plastik kini sudah dirasakan langsung di tingkat pabrik dan berpotensi mengganggu rantai distribusi pangan.
"Kami kesulitan. Yang sekarang lagi viral, bukan lagi viral, lagi terasa di pihak kami sebagai pemain pangan, yaitu kesulitan kemasan (plastik)," kata Ghimoyo.
Ia memaparkan, hampir seluruh sektor pangan bergantung pada kemasan berbahan plastik, mulai dari karung beras hingga kemasan minyak goreng. Karena itu, ketika pasokan bahan baku terganggu, efeknya bisa meluas.
"Jadi di semua pabrik-pabrik itu sudah mulai terasa kelangkaan bijih plastik. Ini lebih krusial karena ini seluruh pangan, seluruh pupuk, seluruh beras itu menggunakan karung plastik," jelasnya.
"Lalu kemasan-kemasan kiloan, kemasan minyak goreng juga menggunakan bahan yang sama," lanjut dia.
Artinya, persoalan plastik bukan sekadar isu industri kemasan, tetapi sudah menyentuh langsung distribusi kebutuhan pokok. Inilah yang menjadi dasar ID FOOD membawa persoalan tersebut ke DPR, karena dampaknya berpotensi sistemik ke sektor pangan.
Namun hingga saat ini, menurut Ghimoyo, dampaknya masih berada di sisi hulu, yakni pasokan bahan kemasan, dan belum merembet ke harga produk akhir.
"Belum tahu, karena cuma ini saja. Cuma ada kelangkaan itu saja. Kelangkaan suplainya," kata Ghimoyo ditemui usai rapat.
Ia menjelaskan, gangguan terjadi karena mitra produksi (maklon) yang memasok kemasan mulai kesulitan memperoleh bahan baku plastik.
"Jadi kita kan maklon. Kita maklon ada beberapa supplier yang untuk buat plastik, kemasan, segala macam, itu dia bilang kekurangan bahan," ungkapnya.
Meski begitu, ID FOOD belum bisa memastikan apakah kondisi ini akan berujung pada kenaikan harga produk pangan.
"Belum (bisa memastikan harga pangan apakah ikut naik). Kalau potensi kita belum tahu. Belum sampai ke sana," tegas dia.
Dari sisi internal, dampak paling terasa terjadi di fasilitas produksi karung milik perusahaan, meski kontribusinya secara nasional tidak besar.
"Itu cuma efek di pabrik kita saja. Pabrik kita kan ada pabrik karung. Tapi secara nasional kan kita punya kecil sekali itunya," ujarnya.
Bagaimana dengan Bulog?
Di sisi lain, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan kondisi di perusahaannya masih relatif terkendali. Ia mengakui isu plastik memang sedang menjadi perhatian pemerintah, namun penanganannya berada di ranah Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
"Jadi intinya gini. Plastik ini sedang dibicarakan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi mungkin bukan bidang kami yang menjelaskan itu. Tapi kondisi itu mungkin bisa lebih dijelaskan oleh Kementerian Perindustrian," kata Rizal dihubungi terpisah.
Berbeda dengan ID FOOD yang mulai merasakan gangguan pasokan, Bulog mengaku masih memiliki stok plastik yang cukup untuk kebutuhan saat ini.
"Kebetulan Bulog masih ada stok untuk menghadapi kebutuhan-kebutuhan plastik itu. Namun di depan kita perlu ambil langkah-langkah antisipasi," ujarnya.
Karena menjalankan penugasan publik (PSO), Bulog juga memastikan kondisi ini belum berdampak pada harga beras yang didistribusikan.
"Kalau kita kan produk PSO ya, jadi kita kan beras untuk rakyat bukan untuk komersil, dan saat ini masih ada stok (plastik). Itu saja yang saat ini bisa saya sampaikan," jelas dia.
Sebelumnya, lonjakan harga dan kelangkaan plastik sudah lebih dulu dikeluhkan pelaku industri. Harga plastik di pasar disebut "terbang" dan stoknya semakin sulit didapat, memicu kekhawatiran di berbagai sektor.
Tekanan ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berdampak pada pasokan bahan baku petrokimia global. Industri dalam negeri yang masih bergantung pada impor pun mulai merasakan dampaknya.
Terpisah, Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono sebelumnya mengungkapkan ketergantungan tinggi terhadap impor menjadi tantangan utama.
"Untuk nafta kebutuhan 3 juta ton per tahun dan 100% impor. Untuk bahan baku plastik seperti PE (Polyethylene), PP (Polypropylene), PET (Polyethylene Terephthalate), PS (Polystyrene), dan PVC (Polyvinyl Chloride) dan lainnya sekitar 8 juta ton, dengan 50% masih impor," kata Fajar kepada CNBC Indonesia, Senin (6/4/2026).
Pelaku industri pun mulai mencari alternatif pasokan dari kawasan baru seperti Asia Tengah, Afrika, hingga Amerika, meski harus menghadapi waktu pengiriman yang lebih lama.
"Sudah mulai komunikasi dengan Asia Tengah, Afrika, dan Amerika. Yang jelas lead time lebih lama, paling cepat sekitar 50 hari. Semua negara sedang berusaha untuk mengamankan feedstock" jelasnya.
Di tengah situasi tersebut, tekanan global dinilai berpotensi menjadi masalah jangka panjang. Strategic Research Manager Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai dampaknya sangat bergantung pada durasi konflik.
"Kalau kita melihat konflik Timur Tengah ini dalam kerangka skenario, kuncinya sebenarnya ada pada durasi. Selama konflik masih berkaitan dengan tujuan strategis seperti tekanan politik atau perubahan rezim, maka kecil kemungkinan selesai dalam waktu cepat. Artinya, yang kita hadapi bukan lagi sekadar gejolak jangka pendek, tapi tekanan yang bisa berubah menjadi lebih struktural," ujar Yusuf.
Ia menekankan pentingnya dukungan kebijakan untuk menjaga keberlangsungan industri, termasuk insentif fiskal dan relaksasi kebijakan tertentu secara terukur.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
