4 days ago
2
Ilustrasi(Dok Istimewa)
MENJELANG perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada 27–30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, sejumlah tokoh dan aktivis NU menyuarakan pentingnya melahirkan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang independen, berintegritas, serta terbebas dari benturan kepentingan politik praktis.
Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Taufik Damas, menegaskan kepemimpinan PBNU periode mendatang harus berani menjaga jarak ideal dari lingkaran kekuasaan demi menjaga fungsi advokasi terhadap masyarakat akar rumput seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil.
"NU tidak boleh menjadi juru bicara presiden. Kedekatan dengan penguasa harus dibatasi. NU tetap wajib berpolitik, namun dalam kerangka high politics—yaitu politik yang berbasis pada moralitas dan etika kebangsaan, bukan berburu posisi di pemerintahan," ujar Taufik, Rabu (12/8/2026).
Ia juga mendukung pemberlakuan larangan rangkap jabatan bagi jajaran pengurus harian seperti Rais Aam, Ketua Umum, Sekjen, dan Katib Aam.
Dorong Kepemimpinan Transformatif dan Bebas Afiliasi Partai
Aktivis muda NU, Hatim Gazali, mengingatkan bahaya politisasi terhadap independensi organisasi. Menurutnya, keterlibatan pengurus dalam kalkulasi politik kekuasaan akan membelenggu daya kritis PBNU dalam mengawal kebijakan publik.
Hatim menilai calon nakhoda PBNU harus berakar kuat dari tradisi pesantren, tidak terafiliasi partai politik, serta tidak memegang jabatan publik. Ia juga mendorong ruang bagi kepemimpinan muda transformatif seperti era kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Sejumlah figur berkultur pesantren kini mulai mencuat dalam bursa calon Ketua Umum PBNU, antara lain Yahya Cholil Staquf, Nasaruddin Umar, Zulfa Mustofa, Abdussalam Shohib (Gus Salam), Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Abdul Ghofar Rozin, dan Abdul Hakim Mahfuds (Gus Kikin).
Kembalikan Khittah dan Perkuat Representasi Perempuan
Sekretaris Lesbumi PBNU, Inayah Wulandari Wahid, menggarisbawahi bahwa komitmen menjaga jarak dari kekuasaan merupakan kunci mengembalikan marwah organisasi sesuai Khittah NU.
"NU bukan organisasi yang antipolitik, tetapi harus bisa membedakan secara tegas antara politik kebangsaan dan politik praktis untuk mengejar kekuasaan. Posisi NU harus berdiri bersama rakyat," tegas Inayah.
Di sisi lain, Ketua Umum KOPRI PB PMII, Wulansari Aliyatul Solikhah (Wulan), bersama Inayah mendesak Muktamar ke-35 memberikan ruang aksi afirmatif (affirmative action) yang lebih luas bagi keterlibatan perempuan di pos-pos pengambil kebijakan strategis PBNU.
"Perempuan NU saat ini memiliki kapasitas dan pendidikan yang setara lewat kaderisasi di IPPNU, Fatayat, dan Muslimat. Ke depan, akses perempuan di pos-pos pengambil kebijakan PBNU harus dibuka lebih lebar guna memperkuat legitimasi organisasi di mata publik," pungkas Wulan. (H-2)
