1 hour ago
1
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Inovasi di daerah terus didorong melalui optimalisasi Repositori Ilmiah Nasional (RIN). Untuk mewujudkan program tersebut, Sekretaris BKSDN Noudy R.P Tendean, mengatakan saat membuka "Workshop Pengelolaan Pengetahuan Pemerintahan Melalui RIN" di Jakarta, Kamis (11/12/2025), pihaknya memperkuat kolaborasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).
Noudy menegaskan, penguatan tata kelola pengetahuan merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi dinamika pemerintahan saat ini. Dia menegaskan, kompleksitas kebijakan publik membutuhkan dukungan basis pengetahuan yang terdokumentasi dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Melalui optimalisasi RIN, Noudy berharap praktik baik, hasil riset, hingga kajian kebijakan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
"Pengetahuan yang lebih sistematis sangat diperlukan untuk mendukung kualitas kajian yang lebih baik, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat,"ungkap Noudy.
Dia juga menekankan, pengelolaan pengetahuan yang baik bukan hanya memastikan keberlanjutan proses kerja, tetapi juga mendorong lahirnya inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. "2026, kita harus semakin bersinergi lagi terkait pemanfaatan data, berbagi pakai data, sehingga kajian-kajian di pusat kita (BSKDN) semakin berkualitas dan bermanfaat bagi lahirnya kebijakan publik yang lebih baik,"tambah dia.
Sementara itu, Ketua Tim Fungsi Pengelolaan RIN Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Diana Permata Sari, menjelaskan manajemen pengetahuan memegang peran penting dalam mendukung efektivitas pemerintahan. Dia menyebut, pengetahuan dapat berasal dari berbagai bentuk, mulai dari pengalaman hingga dokumentasi.
“Pengetahuan bisa dimiliki seseorang dalam bentuk pengalaman, atau bisa juga pengetahuan yang sudah terdokumentasi, dan mungkin ilmu pengetahuan yang bisa muncul jika memang ada masalah,”ujar dia.
