3 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia mengatakan pembahasan mengenai Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) ditangguhkan sementara, menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut tidak ada pembahasan terkait BoP dalam supekan terakhir. Fokus utama diplomasi pemerintah saat ini memastikan keselamatan dan pelindungan WNI di wilayah terdampak perang.
"Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Menlu juga beberapa hari yang lalu bahwa segala pembahasan tentang BoP saat ini ditangguhkan atau istilahnya on hold," kata dalam press briefing Kemlu di Jakarta, Jumat (6/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain memastikan keselamatan dan keamaan WNI di Timur Tengah, Kemlu juga tengha fokus menyiapkan langkah-langkah antisipatif dalam menghadapi dampak eskalasi tersebut.
Ia juga mendengar desakan sejumlah organisasi masyarakat meminta Indonesia keluar dari BoP menyusul serangan bersama Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Yvonne menjelaskan partipasi Indonesia dalam BoP atau organisasi internasional lain berdasarkan konstitusi dan kepentingan nasional.
"Saya tekankan sekali lagi bahwa setiap keputusan mengenai keikutsertaan Indonesia dalam mekanisme internasional apapun akan didasarkan pada prinsip politik luar negeri Indonesia dan yang terpenting adalah kepentingan nasional kita," ujarnya.
Lebih lanjut, Yvonne mengatakan hal yang juga penting digarisbawahi adalah partisipasi Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di Palestina.
"Partisipasi kita di BoP tetap konsisten untuk mendukung stabilisasi dan rekonstruksi di Palestina," imbuh Yvonne.
"Jadi, setiap keputusan mengenai partisipasi Indonesia akan diambil melalui pertimbangan komprehensif dari semua faktor tersebut," pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, meminta Indonesia keluar dari BOP usai Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan brutal ke Iran.
AS merupakan inisiator sekaligus ketua Dewan Perdamaian, sementara Israel adalah salah satu anggotanya.
Presiden Donald Trump saat mengumumkan pembentukan BoP sesumbar bahwa dewan ini akan menciptakan perdamaian abadi di Timur Tengah. Namun, peristiwa pekan lalu menggambarkan situasi sebaliknya.
Tak cuma ormas, lebih dari 60 tokoh dan 70 organisasi masyarakat sipil menandatangani petisi yang meminta pemerintah menarik partisipasi Indonesia dari BoP karena tindakan AS dan Israel melanggar hukum internasional serta merusak perdamaian dunia.
AS dan Israel menggempur Iran pada 28 Februari. Imbas serangan provokasi itu, Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dan keluarganya, Panglima Korps Garda Revolusi Islam, hingga Menteri Pertahanan tewas.
Iran membalas dengan meluncurkan serangan balasan ke Israel dan aset AS di Timur Tengah. Balasan Iran kian intensif setelah Khamenei dinyatakan meninggal.
Sejumlah pejabat Iran menegaskan serangan balasan mereka tak menargetkan negara-negara Arab tetapi pangkalan militer AS di sana yang digunakan untuk menyerang negara itu.
(pta)
