2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan, sebagian besar kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terjadi pada dapur yang baru beroperasi. Ia menjelaskan, sumber daya manusia di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih membutuhkan pengalaman lebih dalam menjalankan kegiatan pemenuhan gizi anak.
Dalam laporan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (27/9/2025), Dadan menyebut jumlah SPPG yang telah beroperasional mencapai 9.615 unit. SPPG tersebut telah melayani sekitar 31 juta penerima manfaat di berbagai daerah.
"Data menunjukkan bahwa kasus banyak dialami oleh SPPG yang baru beroperasi karena SDM masih membutuhkan jam terbang,” ujar Dadan dalam keterangannya, di Jakarta, dikutip Senin (29/9/2025).
Ia menambahkan, faktor lain yang turut memicu insiden mencakup kualitas bahan baku, kondisi air, serta pelanggaran Standar Operasional Prosedur (SOP). Laporan tersebut mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo.
Kepala Negara menegaskan perlunya peningkatan tata kelola dan memberikan arahan agar setiap SPPG memiliki koki terlatih serta dilengkapi alat rapid test untuk memeriksa kualitas makanan. Ia juga menginstruksikan pemasangan filter air, penyediaan alat sterilisasi food tray, serta penempatan CCTV yang terhubung langsung ke pusat.
Rangkaian arahan tersebut diharapkan dapat memperkuat kualitas layanan MBG sekaligus memastikan program pemenuhan gizi nasional berjalan lebih aman dan terpercaya. Setelah arahan Presiden, pemerintah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan KLB pada Program Prioritas MBG.
Rakor dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dengan dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara, Kepala Staf Kepresidenan, Kepala BGN, Kepala BPOM, dan Gubernur Jawa Barat. Dalam kesempatan itu, pemerintah menegaskan keselamatan anak sebagai prioritas utama.
"Kemarin Bapak Presiden sudah memberikan petunjuk untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Makan Bergizi Gratis. Bagi pemerintah, keselamatan anak adalah prioritas utama. Kami menegaskan insiden ini bukan sekadar angka, tapi menyangkut keselamatan generasi penerus," ujar Zulhas.
Ia menjelaskan sejumlah langkah perbaikan yang akan ditempuh, mulai dari penutupan sementara SPPG bermasalah selama evaluasi, peningkatan kemampuan juru masak, perbaikan sanitasi, kewajiban sterilisasi peralatan, hingga penggunaan air bersih. Seluruh SPPG juga diwajibkan mengurus Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS).
Menurut keterangan resmi BGN, Kementerian Kesehatan turut dilibatkan melalui optimalisasi peran Puskesmas dan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dalam memantau SPPG secara rutin. Pemerintah menegaskan seluruh langkah dilakukan secara terbuka agar masyarakat yakin makanan yang disajikan aman dan bergizi bagi anak-anak Indonesia.
