KPK: PT SMS Terlibat Lagi dalam Kasus Korupsi di Rejang Lebong

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa PT SMS kembali terlibat dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu, yang diungkap pada 11 Maret 2026. Sebelumnya, PT SMS juga pernah terlibat dalam kasus suap di Provinsi Bengkulu pada tahun 2017.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan bahwa lembaga antirasuah ini perlu mengingatkan agar penyelenggara negara tidak memilih perusahaan penyedia barang dan jasa yang pernah terlibat kasus korupsi. "Kenapa ini kami sampaikan? Kepentingannya adalah supaya nanti para penyelenggara negara, khususnya yang ada di Provinsi Bengkulu, tidak lagi memilih para penyedia yang memang pernah terjaring melakukan tindak pidana korupsi," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

Harapan KPK adalah agar ke depannya penyelenggara negara di Bengkulu memilih penyedia barang dan jasa yang bersih dan profesional. Sebelumnya, pada 9 Maret 2026, KPK menangkap Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Wakil Bupati Rejang Lebong Hendri, dan 11 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan suap proyek di lingkungan pemerintah setempat.

Pada 10 Maret 2026, KPK membawa Bupati dan Wabup Rejang Lebong bersama tujuh orang lainnya ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif. Pada hari yang sama, KPK mengumumkan Muhammad Fikri Thobari sebagai salah satu dari lima tersangka kasus dugaan korupsi dalam bentuk suap.

Para tersangka lainnya yang diumumkan KPK pada 11 Maret 2026 adalah Hary Eko Purnomo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman Rejang Lebong; Irsyad Satria Budiman dari PT Statika Mitra Sarana; Edi Manggala dari CV Manggala Utama; serta Youki Yusdiantoro dari CV Alpagker Abadi. Mereka terlibat dalam dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2025-2026.

Konten ini diolah dengan bantuan AI.

sumber : antara