2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Perang di Timur Tengah membawa petaka di berbagai belahan dunia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Sri Lanka. Negara tersebut sedang berjuang mencegah terulangnya keruntuhan ekonomi empat tahun lalu.
Kondisi di negara Asia Selatan ini sudah menunjukkan tanda-tanda darurat. Presiden Anura Kumara Dissanayake telah melakukan penjatahan bahan bakar, menaikkan harganya, dan meningkatkan biaya listrik hingga 40% sejak perang yang dimulai Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran berimbas pada gangguan pasokan energi global.
Warga Sri Lanka panik dan melakukan pembelian bahan bakar dalam jumlah besar (panic buying). Hal ini membangkitkan kembali kenangan pada 2022 lalu, ketika ekonomi merosot tajam dengan inflasi mencapai 70% setelah Kolombo gagal membayar utang luar negeri sebesar US$46 miliar.
Protes yang menyertai kala itu mampu menggulingkan presiden yang dulunya berkuasa, Gotabaya Rajapaksa. Ia dituduh korupsi dan lalai dalam mengurus negara.
Partai Sosialis Garis Depan (FSP) yang memimpin 'Aragalaya' atau kelompok perjuangan memperingatkan bahwa pemerintahan Dissanayake mungkin menghadapi kehancuran internal. FSP merupakan kelompok yang berhasil menggulingkan Rajapaksa.
"Kami percaya bahwa respons terhadap krisis ekonomi ini akan datang secara politik," kata anggota politbiro FSP, Duminda Nagamuwa, kepada AFP, dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (4/4/2026).
"Karena kekuatan mandat (pemerintah), guncangan ekonomi ini masih diserap oleh rakyat tanpa meledak secara politik," ia menuturkan..
Partai JVP (Front Pembebasan Rakyat) sayap kiri pimpinan Dissanayake memenangkan mayoritas dua pertiga pada pemilihan parlemen November 2024, setelah kemenangannya sendiri dua bulan sebelumnya dalam pemilihan presiden.
Seorang pedagang di pasar malam Pettah, Kolombo, Wasantha Jayalath, 55, mengatakan ia memilih Dissanayake pada 2024 dengan harapan akan masa yang lebih baik, tetapi merasa situasinya justru kian memburuk.
"Kami memilih... berpikir bahwa era yang baik dan mandiri akan datang untuk negara kita," kata Jayalath kepada AFP.
"Nyatanya sebaliknya, yang kami sadari adalah negara ini makin terperosok ke dalam jurang," ia menambahkan.
Seorang pedagang di pasar grosir utama ibu kota, Priyantha Sudharshana Silva, 53, tidak menyalahkan pemerintah atas krisis yang terjadi saat ini.
"Protes tidak akan membantu karena negara ini sudah berada dalam posisi yang sulit," kata Silva kepada AFP.
"Kami percaya bahwa bergerak maju, bahkan dengan kesulitan ini, adalah pencapaian yang signifikan," tuturnya.
Negara Dalam Kondisi Darurat
Pengacara hak asasi manusia Bhavani Fonseka mengatakan protes telah mereda karena masyarakat sibuk dengan tantangan sehari-hari dalam mengamankan pasokan.
Penjatahan bahan bakar telah memperpendek antrean, tetapi pada Kamis (4/4), pemerintah mulai membatasi jam pasokan air untuk menghemat cadangan dan biaya pemompaan.
Fonseka mengatakan kekuasaan luas yang diberikan undang-undang darurat kepada pihak berwenang untuk menangkap dan menahan tersangka dapat digunakan untuk membungkam protes rakyat, menimbulkan kekhawatiran serius bagi para aktivis hak asasi manusia.
"Kita berada dalam situasi di mana... undang-undang yang ada, dan cara penggunaannya, menimbulkan pertanyaan apakah hak-hak dapat semakin terkikis dalam beberapa minggu dan bulan mendatang," kata dia.
Bencana Alam Mematikan
Siklon Ditwah, bencana terburuk sejak tsunami Asia 2004, menewaskan 641 orang dan mempengaruhi hampir seluruh negara pada akhir tahun lalu.
Siklon tersebut, yang memicu banjir dan tanah longsor, menyebabkan kerugian sekitar US$4,1 miliar, menurut Bank Dunia.
Pemerintah mengumumkan rencana pada Desember lalu untuk pengeluaran tambahan sebesar US$1,6 miliar untuk mendanai pemulihan negara.
Uang tersebut akan digunakan untuk membangun kembali rumah-rumah, jalan, jembatan, dan jalur kereta api yang hancur, serta untuk bantuan tunai guna membantu masyarakat mendapatkan kembali mata pencaharian yang hilang.
Kolombo juga mendapatkan pembiayaan darurat sebesar US$206 juta dari Dana Moneter Internasional (IMF) pada Desember lalu untuk menangani dampak bencana.
Delegasi IMF saat ini berada di Sri Lanka untuk meninjau pinjaman dana talangan empat tahun sebesar US$2,9 miliar sebelum melepaskan angsuran sebesar US$700 juta.
Otoritas Sri Lanka mengatakan mereka mungkin akan meminta IMF untuk memodifikasi persyaratan penghematan pinjaman, mengingat buruknya kondisi ekonomi negara akibat faktor eksternal.
(fab/fab)
Add
as a preferred
source on Google
