Menbud Fadli Zon Tolak Tambang Nikel di Raja Ampat

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menolak usaha pertambangan yang merusak lingkungan menyusul kasus tambang nikel di Raja Ampat yang tengah menuai sorotan.

"Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat," kata Fadli usai salat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta, Jumat (6/6).

Fadli mendorong semua pihak terkait agar segera membicarakan hal itu. Menurut dia, segala usaha atau bentuk investasi dan kegiatan penambangan tak boleh merusak situs bersejarah dan ekosistem.

"Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan, bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alam yang sudah baik terjaga selama ini," kata Fadli.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mendukung keputusan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menghentikan sementara operasi pertambangan di bawah PT GAG Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya itu.

"Sudah sangat setuju, harusnya demikian, jangan sampai nanti habis itu merusak," katanya.

Aktivitas penambangan di Raja Ampat sebelumnya menuai sorotan setelah disuarakan Greenpeace dalam acara Indonesia Critical Minerals Conference 2025, Jakarta, Selasa (3/6).

Protes itu mereka sampaikan di tengah pidato Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Oegroseno. Mereka membentangkan sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap pertambangan Nikel di Papua, khususnya di Raja Ampat.

Sejumlah spanduk itu antara lain bertuliskan, "Nickel Mines Destroy Lives" dan "Save Raja Ampat from Nickel Mining". Selain spanduk, mereka turut menerbangkan banner bertuliskan "What's the True Cost of Your Nickel?".

Buntut protes itu, para aktivis Greenpeace kemudian diamankan dan diusir dari acara.

Usai insiden itu, pemerintah langsung turun tangan, hingga memutuskan aktivitas pertambangan di wilayah tersebut dihentikan sementara.

"Untuk sementara kita hentikan operasinya. Sampai dengan verifikasi lapangan, kita akan cek. Nah, tetapi apa pun hasilnya, nanti kami akan sampaikan setelah cross-check lapangan terjadi," kata Bahlil dalam acara bincang media di Kantor ESDM, Kamis (5/6).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu mengungkap, ada dua perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Raja Ampat, yakni PT GAG Nikel dan PT Kawei Sejahtera Mining.

Tambang-tambang itu mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) sejak Raja Ampat masih menjadi bagian Papua Barat.

Namun, Bupati Raja Ampat Orideko Burdam mengeluh kesulitan mengambil tindakan. Pasalnya, kewenangan penerbitan dan pencabutan izin berada di pemerintah pusat.

"Sembilan puluh tujuh persen Raja Ampat adalah daerah konservasi sehingga ketika terjadi persoalan pencemaran lingkungan oleh aktivitas tambang, kami tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangan kami terbatas," kata Orideko di Sorong, Sabtu (31/5).

(thr/asr)