20 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian PPN/Bappenas menyambut positif peluncuran inisiatif global Millers for Nutrition di Indonesia sebagai langkah strategis memperkuat intervensi gizi nasional melalui program fortifikasi pangan skala besar (Large Scale Food Fortification/LSFF). Koalisi ini dinilai mampu mempercepat sinkronisasi kebijakan serta menjembatani komunikasi antara pemerintah dan pelaku industri dalam penguatan gizi masyarakat.
Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas Diah Lenggogeni mengatakan, fortifikasi pangan harus dilihat sebagai investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya untuk menjawab tantangan kekurangan mikronutrien yang masih dialami sebagian besar masyarakat.
“Forum ini menjadi wadah yang sangat baik untuk koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai unsur dari pemerintah pusat, daerah, asosiasi produsen pangan, akademisi serta lembaga swadaya masyarakat,” ujarnya dalam sambutan pada acara Fortifikasi Pangan Skala Besar untuk Kesehatan, Status Gizi, dan Produktivitas di Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Ia menekankan pentingnya memperbaiki pola konsumsi pangan dan memperluas akses terhadap makanan bergizi melalui LSFF yang menyasar komoditas utama seperti tepung terigu, minyak goreng, dan beras. “Kami juga harapkan partisipasinya dalam ruang dialog sehingga kebijakan yang disiapkan tidak hanya bersifat instruktif tetapi juga partisipatif dan berorientasi pada solusi yang ditopang komitmen nyata pelaku industri dan mitra usaha sebagai ujung tombak fortifikasi pangan,” paparnya.
Koalisi Millers for Nutrition, yang secara resmi diluncurkan di Indonesia, merupakan inisiatif global yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor industri, lembaga nonprofit, dan lembaga internasional. Koalisi ini berfokus pada peningkatan kualitas makanan pokok melalui fortifikasi dengan mikronutrien esensial.
Nina Sardjunani, Direktur Yayasan Kegizian untuk Pengembangan Fortifikasi Pangan Indonesia (KFI), menjelaskan bahwa kerja sama dengan TechnoServe bertujuan untuk menjaga konsistensi kebijakan fortifikasi pangan wajib di Indonesia agar tetap selaras dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
“KFI dan TechnoServe melalui program Millers for Nutrition akan melakukan upaya berkelanjutan menjaga konsistensi kebijakan fortifikasi pangan wajib dan kualitas implementasinya,” ujarnya.
Monojit Indra, Senior Practice Lead TechnoServe & Program Lead Millers for Nutrition Asia, menjelaskan bahwa Millers for Nutrition mengusung pendekatan kolaboratif publik-swasta sebagai solusi transformatif untuk memperluas jangkauan program fortifikasi pangan.
“Kami ingin membantu memecahkan masalah terkait produksi, terkait regulasi yang dihadapi pelaku usaha dalam hal fortifikasi pangan. Untuk menyelesaikan masalah ini kami melakukan kerja sama strategis dengan para pakar kelas dunia dalam hal fortifikasi pangan,” katanya.
Program ini dimulai pada 2023 dengan pendanaan dari Gates Foundation dan kini telah berjalan di delapan negara, yaitu India, Indonesia, Bangladesh, Pakistan, Kenya, Ethiopia, Tanzania, dan Nigeria. Target ambisiusnya adalah menjangkau satu miliar orang dengan makanan pokok yang terfortifikasi secara memadai pada 2026.
“Target yang sangat berat tapi kami berharap dengan kemitraan yang tepat, kami dapat mencapai target itu,” tambahnya.
Presiden Direktur PT Bungasari Flour Mills Indonesia Budianto Wijaya menyampaikan bahwa kehadiran Millers for Nutrition diharapkan dapat membantu mengatasi kekurangan mikronutrien yang menjadi akar permasalahan gizi buruk dan stunting di Indonesia.
“Kita tahu ada masalah tengkes yang salah satunya dipicu oleh kekurangan mikronutrien. Pemerintah juga terus mendorong fortifikasi lebih luas,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa dari tiga komoditas utama dalam program ini, yaitu tepung terigu, minyak goreng, dan beras, tantangan terbesar ada pada beras karena skala produksinya yang luas dan bervariasi.
“Di situ kita butuh fortifikasi pangan skala besar supaya lebih mudah mengontrolnya. Kalau kecil-kecil sangat sulit untuk mengontrol kualitas dan standarnya,” katanya.
