17 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah pihak telah mengkritisi pengenaan pajak mobil baru yang berlaku di Indonesia karena dianggap ketinggian. Hal tersebut dinilai memberi dampak langsung kepada industri sebab pajak selangit membuat harga kendaraan dicap kemahalan.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pernah mengatakan membeli mobil baru di Indonesia berarti konsumen harus menanggung beban pajak setidaknya 40 persen yang dipungut pemerintah pusat dan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut asosiasi yang membawahi puluhan merek kendaraan roda empat dan lebih tersebut, pajak 'jumbo' itu yang bikin harga mobil baru meroket.
"Kalau mobil harga Rp100 juta, berapa yang diterima APM, berapa yang masuk ke pemerintah pusat dan daerah. Itu sekitar 40 persen ke pusat dan daerah," kata Jongkie D Sugiarto, Ketua I Gaikindo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Jongkie angka 40 persen ini diperoleh berdasarkan sejumlah pos pajak yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagai contoh, terdapat pungutan pemerintah pusat berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) paling kecil 15 persen.
"Itu saja sudah 27 persen, belum lagi ada PPh yang masuk ke kas pemerintah pusat," kata dia.
Berikutnya pungutan pemerintah daerah yaitu Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 12,5 persen dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2,5 persen.
"Kan kalau itu digabungkan," kata dia.
Menurut Jongkie bila masyarakat ingin harga mobil di Tanah Air lebih terjangkau, pemerintah harus rela menurunkan pajak.
Sementara itu Wakil Presiden Direktur Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Bob Azam menyatakan komposisi pengenaan pajak mobil idealnya hanya di bawah 20 persen.
Menurut Bob jika di atas itu apalagi mencapai 40 persen, tentunya akan memberatkan masyarakat Tanah Air, terlebih pembeli pertama.
"Jadi sebenarnya di bawah 20 persen," kata Bob.
Secara terpisah, Peneliti senior Pusat Sistem Transportasi Berkelanjutan Institut Teknologi Bandung (ITB) Agus Purwadi mendorong pemerintah mengurangi pajak kendaraan bermotor (PKB), sehingga efeknya dapat berdampak luas terhadap pasar dan ekonomi nasional.
Ia menguraikan pengenaan pajak mobil baru di Indonesia tergolong tinggi mencapai 40 persen. Semua itu dibebankan kepada pembeli dalam bentuk harga jual.
Menurut Agus ada baiknya pemerintah Indonesia melakukan evaluasi untuk membandingkan pengenaan pajak mobil baru dengan negara tetangga terdekat.
"Paling gampang kita benchmark. Mestinya kalau lihat di negara pesaing kita biasanya dua yang paling dekat itu, kalau nggak Thailand, ya Malaysia," kata Agus dalam sebuah pernyataan di Jakarta, Selasa (14/4).
"Jadi kita bisa lihat lah dua negara itu, pelajari bagaimana struktur tax," ucapnya lagi.
Ia melanjutkan pengenaan pajak sebesar 40 persen apalagi untuk sebuah kendaraan berstatus produksi lokal terlalu besar. Lantas cara paling mudah untuk ke depan, yaitu dengan menguranginya.
Menurut pandangannya jika pajak berkurang, otomatis daya beli masyarakat akan meningkat karena harga jual berpeluang menjadi lebih rendah. Hal itu dirasa berdampak luas kepada ekonomi secara nasional.
"Jadi cara yang paling gampang, menguranginya yaitu,supaya ekonominya tumbuh dulu. Kenapa? Karena kalau ekonominya tidak tumbuh, tidak sehat, industri tidak tumbuh, maka yang terjadi adalah, apa, menggerus. Menggerus daya beli dan sebagainya," kata Agus.
(ryh/fea)
Add
as a preferred source on Google
