2 hours ago
3
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjabat tangan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, disaksikan oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, di Makkah, Arab Saudi, pada 7 Agustus 2026 .
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-Jakarta — Penandatanganan Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan dinilai memiliki arti strategis yang jauh melampaui sebuah kerja sama pertahanan biasa.
Pemilihan Makkah dan hari Jumat sebagai tempat dan waktu penandatanganan juga dinilai bukan sekadar pertimbangan protokoler, melainkan dimaksudkan untuk memberikan bobot historis dan makna spiritual terhadap kesepakatan tersebut.
Pandangan itu disampaikan mantan Menteri Informasi Yaman dan mantan Ketua Dewan Direksi serta Redaksi Kantor Berita Yaman (Saba), Nasr Taha Mustafa, dalam analisisnya di Aljazeera, dikutip Rabu (19/8/2026) mengenai dampak Perjanjian Makkah terhadap perkembangan konflik di Yaman.
Menurut Nasr Taha, ketiga negara memiliki posisi penting dalam sejarah Islam sekaligus bobot strategis di dunia kontemporer. Karena itu, kesepakatan tersebut memperoleh perhatian tidak hanya di tingkat regional, tetapi juga internasional.
“Perjanjian Makkah untuk pertahanan bersama merupakan aliansi Islam pertama di era modern yang memiliki karakter strategis dan militer,” tulis Nasr Taha.
Ia menilai, meskipun Arab Saudi, Turki, dan Pakistan menegaskan bahwa aliansi tersebut tidak ditujukan kepada negara tertentu dan terbuka bagi negara lain yang ingin bergabung, belum terlihat negara kawasan yang segera mengambil langkah untuk bergabung.
Situasi tersebut tidak terlepas dari masih berlangsungnya ketegangan Amerika Serikat dan Iran, terutama di sekitar Selat Hormuz.
Menurut Nasr Taha, salah satu ujian penting bagi Perjanjian Makkah justru dapat datang dari Yaman.
Dalam beberapa pekan terakhir, kelompok Houthi kembali meningkatkan serangan, termasuk terhadap sejumlah fasilitas minyak di wilayah selatan Arab Saudi.
Serangan kemudian meluas ke sejumlah lokasi militer di provinsi-provinsi Yaman yang berada di bawah kendali pemerintah yang diakui secara internasional.
Houthi mengklaim lokasi-lokasi tersebut menjadi sasaran karena terdapat pasukan Saudi. Namun, menurut Nasr Taha, data korban menunjukkan bahwa para korban seluruhnya merupakan warga Yaman dan sebagian besar di antaranya adalah warga sipil.
