5 days ago
16
Penembakan di sebuah sekolah di Tailan(AFP)
PEMERINTAH Tailan memutuskan untuk segera menghentikan penerbitan izin senjata api baru. Langkah tegas ini diambil menyusul insiden penembakan pekan lalu yang melibatkan seorang remaja berusia 14 tahun yang menewaskan delapan orang sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri.
Tragedi tersebut terjadi pada Jumat lalu di Sekolah Debsirin Nonthaburi, luar kota Bangkok. Pihak berwenang menyatakan pelaku menembak kakek dan neneknya menggunakan pistol milik kakeknya, sebelum melepaskan tembakan ke arah guru dan siswa di sekolah. Korban tewas mencakup kedua kakek-nenek pelaku, lima staf sekolah, dan seorang anak perempuan berusia 12 tahun.
Kepolisian menduga pelaku mempelajari penggunaan senjata api secara mandiri melalui media sosial. Penyidik menemukan bukti remaja tersebut kerap mengonsumsi konten kekerasan secara daring dan menunjukkan ketertarikan tinggi pada tata cara penggunaan senjata. Konsumsi konten tersebut, ditambah kecemasan terkait studi serta masalah keluarga, diduga menjadi pemicu aksi nekatnya.
Negara di Asia Tenggara ini mencatat salah satu tingkat kepemilikan senjata api sipil tertinggi di kawasan, dengan sekitar 10,3 juta pucuk senjata berada di tangan warga, disertai tingginya angka kejahatan bersenjata. Pemilik senjata api yang ada saat ini sebenarnya telah dilarang membawa senjata mereka di tempat umum sejak akhir 2023 dan diwajibkan menyimpannya di rumah atau lokasi penembakan.
Menanggapi insiden mematikan ini, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul berjanji akan mengesahkan undang-undang pengendalian senjata api yang lebih ketat dengan sanksi yang jauh lebih berat.
"Langkah-langkah yang diumumkan akan tetap berlaku sementara pemerintah bekerja untuk mengesahkan undang-undang pengendalian senjata api baru, dengan pengawasan yang lebih kuat dan hukuman yang jauh lebih berat," tegas Anutin Charnvirakul.
Hingga pemberitahuan lebih lanjut, tidak ada izin baru untuk membeli atau memiliki senjata yang akan diterbitkan, dan izin pembelian yang ada tidak akan diperpanjang. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk membujuk pemilik sekitar empat juta senjata api tak berizin agar menyerahkannya kepada petugas.
Selain itu, Anutin membidik pengawasan amunisi yang lebih ketat. Para penggiat pengendalian senjata api pun mendesak dilakukannya penilaian kesehatan mental sebagai bagian dari proses perizinan serta evaluasi izin secara berkala. Di sisi lain, Menteri Pendidikan mengusulkan pemeriksaan di pintu masuk sekolah guna mencegah siswa membawa senjata ke lingkungan pendidikan. (BBC/Z-2)
