6 hours ago
6
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pagi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, pelan-pelan mengubah ritmenya. Matahari yang naik dari balik Gunung Rinjani menyapu jalanan yang biasanya dipenuhi deru kendaraan dinas. Dalam bayangan baru pemerintah kota, suara mesin itu akan digantikan oleh derak halus pedal sepeda.
Para pejabat, dengan kemeja yang mungkin sedikit lebih sederhana dari biasanya, mengayuh menuju kantor. Ada kesan sunyi yang berbeda, sekaligus harapan yang pelan-pelan tumbuh dari roda yang berputar.
Perubahan ini bukan sekadar gaya hidup baru yang lahir dari tren kesehatan. Ia adalah kebijakan yang tumbuh dari tekanan global yang terasa hingga ke tingkat kota. Harga minyak dunia yang bergejolak, ancaman krisis energi, hingga wacana kerja dari rumah dari pemerintah pusat, semuanya bermuara pada satu keputusan yang tidak biasa: pejabat diminta bersepeda ke kantor.
Di balik kebijakan ini, ada angka yang berbicara tegas. Pemerintah Kota Mataram memangkas belanja bahan bakar minyak kendaraan dinas hingga 50 persen pada tahun 2026. Angka itu bukan sekadar target administratif. Ia adalah penanda bahwa birokrasi pun harus beradaptasi dengan realitas baru. Dalam konteks ini, sepeda bukan lagi alat rekreasi akhir pekan, melainkan instrumen kebijakan publik.
Menariknya, ketika pemerintah pusat menyiapkan skema kerja fleksibel seperti work from home untuk mengurangi mobilitas dan konsumsi energi, Mataram memilih jalan yang berbeda. Kota ini tidak mengurangi kehadiran fisik aparatur. Sebaliknya, ia mendorong aparatur tetap hadir, tetapi dengan cara yang lebih hemat energi. Sebuah pilihan yang sekaligus membuka ruang perdebatan tentang bagaimana birokrasi seharusnya merespons krisis.
Di atas kertas, kebijakan ini tampak sederhana. Mengurangi kendaraan dinas berarti menekan konsumsi BBM. Mengayuh sepeda berarti meningkatkan kesehatan aparatur. Ada pula efek tambahan berupa berkurangnya kemacetan dan udara yang lebih bersih. Namun, di balik logika efisiensi itu, tersimpan dimensi kemanusiaan yang tak bisa diabaikan.
Tidak semua pejabat tinggal dekat dengan kantor. Jarak tempuh yang jauh, kondisi fisik yang berbeda, usia, hingga faktor keamanan di jalan menjadi variabel yang tak selalu terlihat dalam lembar kebijakan. Apa yang terasa ideal di pusat kota bisa berubah menjadi beban bagi mereka yang tinggal di pinggiran. Di titik inilah kebijakan publik diuji bukan hanya dari sisi efisiensi, tetapi juga keadilan.
Pemerintah kota memang membuka ruang fleksibilitas untuk kegiatan tertentu dan tengah mengkaji radius jarak tempuh. Namun, pertanyaan penting tetap mengemuka: sejauh mana kebijakan ini mampu mengakomodasi keragaman kondisi aparatur? Sebab, kebijakan yang baik bukan hanya yang hemat anggaran, tetapi juga yang menjaga kemanusiaan.
Di sisi lain, ada pesan simbolik yang kuat. Ketika pejabat memilih bersepeda, ada teladan yang ditunjukkan kepada masyarakat. Ini bukan sekadar soal transportasi, melainkan tentang kepemimpinan yang memberi contoh. Sepeda menjadi bahasa moral bahwa penghematan tidak hanya dibebankan kepada rakyat, tetapi dimulai dari mereka yang berada di lingkar kekuasaan.
sumber : Antara
