2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menilai rencana pemerintah untuk membatasi game online tidak akan berdampak signifikan dalam mengatasi kekerasan di kalangan pelajar. Menurutnya, kebijakan semacam itu cenderung hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar permasalahan sebenarnya.
Ubaid mengatakan, jenis permainan digital sangat beragam dan terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Karenanya, pelarangan terhadap game tertentu justru tidak efektif karena anak tetap bisa beralih ke jenis permainan lain yang serupa atau bahkan lebih ekstrem.
"Game itu jenisnya banyak, satu dilarang, yang lain akan muncul. Jadi pelarangan ini tidak akan berdampak apa-apa," kata Ubaid saat dihubungi Republika, Senin (10/11/2025).
Lebih lanjut, Ubaid menegaskan bahwa sumber tontonan atau paparan kekerasan tidak hanya berasal dari game online. Konten serupa juga mudah ditemukan di media sosial, televisi, hingga film. Oleh sebab itu, membatasi satu jenis media hiburan saja tidak akan memberikan perubahan berarti terhadap perilaku anak.
Sebagai solusi, Ubaid menekankan pentingnya edukasi tentang bahaya kekerasan dan perundungan sejak dini. Agar efektif, edukasi tersebut perlu diintegrasikan dengan mata pelajaran di sekolah. Harapannya, siswa tidak hanya memahami materi akademik, tetapi juga mampu mengembangkan sikap empati dan tanggung jawab sosial.
Ubaid juga menilai perlu ada edukasi khusus yang disertai dengan pendampingan dan program pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Langkah ini penting untuk membangun budaya sekolah yang aman dan inklusif. "Ini perlu dilakukan karena seringkali kasus kekerasan di sekolah dianggap hal yg normal, bahkan sekolah terkesan menutup-nutupi," tegas dia.
Ubaid pun menyayangkan tidak adanya alokasi anggaran pendidikan yang secara khusus ditujukan untuk upaya pencegahan kekerasan di sekolah. Padahal, anggaran tersebut sangat penting untuk mendanai beberapa program seperti pelatihan guru, penyuluhan bagi siswa dan orang tua, serta pembentukan sistem pelaporan yang ramah anak.
"JPPI sangat menyayangkan mengapa anggaran pendidikan tidak ada alokasi untuk pencegahan kekerasan di sekolah," kata dia.
Sebagai informasi, pemerintah RI dilaporkan tengah mempertimbangkan pembatasan game online pasca-insiden ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemerintah menilai, penggunaan senjata dalam game online seperti Player Unknown's Battlegrounds (PUBG) bisa berdampak pada psikologis siswa.
