1 hour ago
5
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mempercepat normalisasi sungai dan pemulihan infrastruktur di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai bagian dari rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Hingga kini, 104 sungai masih dalam proses penanganan dari total 137 sungai yang terdampak bencana di tiga provinsi tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan percepatan normalisasi sungai memerlukan dukungan lintas kementerian, terutama terkait pengelolaan material hasil galian yang menjadi salah satu kendala di lapangan.
"Kementerian PU dapat memberikan izin dan melaksanakan normalisasi sungai sesuai kewenangan yang ada. Namun untuk pengelolaan material hasil galiannya, diperlukan keterlibatan Kementerian ESDM agar terdapat kepastian regulasi dan mekanisme pengelolaan material sehingga proses normalisasi sungai dapat berjalan lebih cepat dan efektif," kata Dody dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra, Kamis (18/6/2026).
Dody menjelaskan, dari 137 sungai yang terdampak, sebanyak 33 sungai telah selesai dinormalisasi, sementara 104 sungai lainnya masih dalam proses penanganan.
Selain penanganan sungai, Kementerian PU juga melaporkan perkembangan pemulihan infrastruktur dasar di wilayah terdampak. Hingga 17 Juni 2026, seluruh 107 ruas jalan nasional dan 43 jembatan nasional yang terdampak telah kembali fungsional.
Untuk infrastruktur daerah, sebanyak 2.270 dari 2.421 ruas jalan daerah telah kembali berfungsi. Sementara itu, 796 dari 1.181 jembatan daerah yang terdampak telah selesai ditangani.
Pada sektor sumber daya air dan permukiman, sebanyak 178 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang terdampak bencana telah kembali beroperasi. Pemerintah juga telah membangun 1.554 unit rumah hunian pascabencana di 18 lokasi yang telah ditetapkan.
Pemulihan fasilitas umum turut dilakukan melalui penanganan 429 sekolah, madrasah, dan pondok pesantren terdampak. Selain itu, pemerintah juga melakukan rehabilitasi fasilitas kesehatan, rumah ibadah, kantor pemerintahan, dan fasilitas olahraga.
Untuk memperkuat mitigasi bencana di masa mendatang, Kementerian PU tengah membangun 111 bangunan pengendali sedimen atau sabo dam di wilayah terdampak. Infrastruktur tersebut terdiri atas 97 sabo dam, termasuk 12 sabo dam oprit, serta 14 sand pocket.
Dody mengatakan program Padat Karya Tunai juga dijalankan untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Hingga saat ini, program tersebut telah menyerap 6.165 tenaga kerja dengan realisasi anggaran mencapai Rp37,77 miliar.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan pentingnya kepastian regulasi dalam pengelolaan sumber daya pascabencana agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih efektif.
"Kita perlu memastikan tidak ada keraguan maupun hambatan regulasi yang dapat menghambat langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak," ujar Pratikno.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi langkah cepat Kementerian PU dalam memulihkan infrastruktur pascabencana. Ia meminta seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang telah memperoleh alokasi anggaran penanganan bencana untuk mempercepat pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
"Kami harapkan pelaksanaan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dipercepat agar aktivitas masyarakat di daerah terdampak segera pulih kembali," kata Tito.
