5 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menandatangani nota kesepahaman (MoU) bersama Save the Children Indonesia sebagai langkah awal membangun roadmap menjadikan Bandung sebagai Kota Ramah Anak dan Inklusif.
Penandatanganan ini sekaligus menjadi bagian dari peringatan Hari Keluarga Nasional dan Hari Anak Nasional dalam acara “Dream Festival 2025” yang digelar di Plaza Balai Kota Bandung, Ahad (29/6/2025).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menuturkan kerja sama ini merupakan komitmen untuk menjadikan Bandung sebagai kota yang menjamin hak, kenyamanan, dan perlindungan bagi anak-anak. Hak ini termasuk anak-anak penyandang disabilitas.
“Hari ini Pemkot Bandung menandatangani MoU bersama Save the Children. Kami mulai menyusun roadmap agar Bandung menjadi kota ramah anak dan inklusif. Ini bukan pekerjaan mudah, tapi jadi tantangan yang harus kita jawab bersama,” ujar Farhan.
Ia menjelaskan saat ini Kota Bandung mulai melakukan berbagai upaya konkret. Salah satunya dengan membangun infrastruktur publik yang ramah anak dan disabilitas.
Salah satu eksperimen yang sedang berjalan adalah pembangunan trotoar dari aspal di kawasan Jalan Belitung, Jalan Sumatera, Jalan Aceh, dan Jalan Kalimantan.
“Saat ini percobaan trotoar ramah disabilitas sepanjang 800 meter sedang berlangsung. Sudah selesai 200 meter, mudah-mudahan minggu depan rampung. Tujuannya tentu agar semua warga bisa merasa aman dan nyaman saat beraktivitas,” ucap Farhan.
Dari sisi pendidikan, Farhan mengakui, meskipun secara kebijakan semua sekolah negeri wajib menjadi sekolah inklusif, tantangan di lapangan masih besar.
“Kami kekurangan tenaga pendidik yang mampu menangani anak-anak berkebutuhan khusus, baik secara fisik maupun mental. Kami bekerja sama dengan UPI untuk menyiapkan guru-guru tersebut,” katanya.
Menurut Farhan, nantinya hanya beberapa sekolah yang akan difokuskan menjadi sekolah inklusif. Pemkot Bandung juga akan melibatkan sekolah swasta yang memiliki kapasitas lebih dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif.
“Kolaborasi akan menjadi kunci. Kita akan melakukan semacam audit, tapi bukan dalam rangka pengawasan, melainkan pengembangan. Apa yang dilakukan sekolah swasta bisa menjadi inspirasi bagi kebijakan kota,” ungkapnya.
