2 hours ago
3
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung(Dok Istimewa)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan pemeriksaan intensif terhadap 26.247 pendaftar Kartu Jakarta Pintar (KJP) Tahap II Gelombang I. Langkah ini diambil untuk memastikan bantuan pendidikan tersebut tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih data.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa proses verifikasi ulang atau rechecking ini menyasar puluhan ribu mahasiswa dan siswa pendaftar. "Supaya ini tidak terjadi redundant dan juga tidak salah sasaran sehingga kami melakukan rechecking kembali terhadap 26.247 mahasiswa atau siswa," ujar Pramono pada Jumat (4/9).
Kriteria Pemadanan Data
Pramono menjelaskan bahwa pengecekan mendalam dilakukan menyusul adanya hasil pemadanan data yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari para pendaftar. Terdapat beberapa indikator kekayaan yang menjadi poin utama dalam proses verifikasi ini.
Beberapa informasi yang perlu diklarifikasi antara lain:
- Kepemilikan kendaraan roda empat (mobil).
- Nilai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) rumah yang melebihi Rp1 miliar.
- Adanya anggota keluarga dalam satu Kartu Keluarga (KK) yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pramono menegaskan, jika hasil analisis konteks saat ini nantinya menunjukkan bahwa data pendaftar tetap sesuai dengan kriteria dan peraturan yang berlaku, maka mereka akan dimasukkan ke dalam daftar penerima gelombang selanjutnya.
Prioritas untuk Keluarga Tidak Mampu
Dalam arahannya, Gubernur menekankan pentingnya keadilan dalam pendistribusian bantuan. Ia menyatakan bahwa warga yang secara ekonomi mampu diharapkan dapat menyelesaikan biaya pendidikannya secara mandiri.
"Saya prinsipnya adalah siapapun yang sekarang ini punya kemampuan kalau memang mampu ya dia harus menyelesaikan itu. Tapi, bagi keluarga yang tidak mampu termasuk yang desil 1-5 gak mungkin kita keluarkan dari itu, jadi tetap diberikan kesempatan," tegasnya.
Total Penerima KJP Tahap II
Secara keseluruhan, terdapat 661.209 murid yang diproyeksikan menerima KJP pada Tahap II Gelombang I. Di luar jumlah tersebut, Pemprov DKI masih memproses dua golongan pendaftar lainnya.
Pertama adalah kelompok yang datanya masih diverifikasi terkait kesesuaian aturan (termasuk 26.247 pendaftar tadi). Kedua, terdapat 40.166 anak yang teridentifikasi berhak menerima bantuan namun belum mengurus administrasi KJP. Terkait hal ini, Pramono telah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk melakukan penyisiran agar hak anak-anak tersebut dapat terpenuhi.
Catatan Redaksi: Proses verifikasi ini merupakan bagian dari upaya transparansi anggaran pendidikan di Jakarta agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan (Desil 1-5).
