Pemprov Jabar Punya Utang Rp311 M ke BPJS Kesehatan

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) ternyata memiliki utang Rp311 miliar ke BPJS Kesehatan untuk tagihan kesehatan yang digunakan masyarakat sejak 2023.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan jumlah tunggakan tersebut kemungkinan masih bisa bertambah seiring penggunaan layanan yang dilakukan masyarakat.

"Yang Rp311 miliar itu tagihan ke kabupaten/kota sejak 2023. Jadi jumlahnya itu dinamis karena sebelum bayar kami konsolidasi dulu dengan BPJS sama kabupaten/kota itu di angka Rp311 miliar sempat bisa jadi nambah ke Rp360 miliar. Tapi nggak akan turun dari angka tersebut, yang pasti malah nambah terus," ujar Dedi seperti dikutip dari Antara, Senin (16/6).

Menurut Dedi, pemerintah memang mempunyai kewajiban mensubsidi iuran BPJS Kesehatan warganya. Besaran anggaran yang harus dirogoh Pemprov Jabar tiap tahun mencapai Rp900 miliar.

Jumlah tersebut terdiri dari Rp460 miliar untuk masyarakat yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang disetorkan ke Kementerian Keuangan, dan sisanya untuk peserta non DTKS yang diusulkan oleh kabupaten dan kota.

"Yang Rp400 miliar lainnya disetor ke kabupaten/kota, porsinya di yang kedua ini, Pemprov 40 persen, 60 persen oleh daerah," jelasnya.

Ia menjelaskan saat ini Pemprov Jabar tengah menghitung ulang alokasi program yang ada di APBD. Tujuannya, untuk mencari program yang kemungkinan tidak terlalu urgent dipindahkan untuk membayar utang.

"Nah kemungkinan nanti di perubahan APBD 2025. Mungkin di situ beliau (gubernur) akan memprioritaskan untuk pembayaran utang, konsekuensinya yang bukan belanja prioritas akan disesuaikan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)