10 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, MUTARE -- Di berbagai belahan dunia, banyak komunitas yang terpaksa mengungsi karena dampak perubahan iklim. Mereka terpaksa pindah karena berbagai alasan, mulai dari pemukiman yang tidak dapat ditinggali hingga hilangnya mata pencaharian.
Sebagian besar pindah ke lingkungan yang lebih aman dengan dampak perubahan iklim yang lebih ringan. Namun, tantangan komunitas itu tidak berhenti ketika mereka sudah mengungsi. Mereka masih menghadapi tekanan lain, termasuk dari pemerintah.
Dataran Tinggi Timur, Zimbabwe, yang subur menjadi destinasi bagi pengungsi perubahan iklim di negara itu. Banyak yang berharap dapat membangun kembali kehidupan mereka.
Namun kini mereka dilanda ketakutan akan terusir lagi dari sana setelah pemerintah mengintensifkan pengusiran terhadap apa yang disebut sebagai pemukim ilegal. Padahal para pengungsi terpaksa pindah karena situasi di tempat tinggal mereka sebelumnya tidak memungkinkan mereka untuk bertani.
Dataran Tinggi Timur yang membentang sejauh 320 kilometer dari distrik Nyanga hingga Chipinge di perbatasan Zimbabwe-Mozambik merupakan salah satu wilayah paling subur di Zimbabwe. Dengan curah hujan yang dapat diandalkan, tanah yang subur, dan sungai yang mengalir sepanjang tahun, wilayah itu menjadi magnet bagi ribuan orang yang mengungsi dari daerah lain dengan iklim yang lebih sulit di dataran rendah.
"Saya datang ke sini 18 tahun yang lalu dan tinggal di sini sejak saat itu. Kami tidak punya tempat lain untuk pergi," kata salah satu pengungsi di Dataran Tinggi Timur, Llyod Gweshengwe, seperti dikutip dari Aljazirah, Selasa (15/6/2026).
Petani jagung itu mengatakan panen tahun ini sangat baik. Ia berharap akan mendapatkan beberapa karung untuk dikonsumsi keluarganya sampai akhir tahun. "Kelebihannya akan saya jual," kata laki-laki berusia 43 tahun itu di samping karung-karung jagung hasil panen.
Namun, rasa aman dari ketahanan pangan ini tidak berlangsung lama. Dalam rapat pemangku kepentingan bulan lalu di Mutare, kepala pemerintah provinsi, Minister of State for Manicaland Provincial Affairs and Devolution Mischeck Mugadza, mengumumkan langkah yang lebih tegas terhadap pemukim ilegal.
Ia mengatakan akan memerintahkan kepolisian dan kejaksaan untuk mengintensifkan penangkapan dan penindakan hukum terhadap ketua adat, broker, dan pejabat pemerintah yang melakukan pelanggaran hukum dalam alokasi lahan.
"Tidak ada toleransi bagi korupsi. Badan Manajemen Lingkungan harus menegakkan persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan undang-undang perlindungan lingkungan di wilayah yang sensitif secara ekologis. Lahan basah, tepi sungai, dan hutan tidak untuk dijual. Pemimpin adat harus beroperasi secara ketat dalam koridor Undang-Undang Pemimpin Adat dan melaporkan kegiatan ilegal kepada pihak berwenang yang relevan," kata Mugadza dalam rapat tersebut.
