2 hours ago
1
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Di awal tahun 2025 ini, ramai diberitakan kebijakan pemerintah tentang efisiensi anggaran. Isu ini menjadi sorotan publik karena menjadi gambaran bagaimana kebijakan politik pemerintah merombak struktur belanja negara.
Dari data belanja 2025, belanja negara yang sebelumnya dialokasikan pada operasional perkantoran, perjalanan dinas oleh pemerintah yang baru dipindahkan ke program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Ketahanan Pangan, Revitalisasi Sekolah dan program prioritas pemerintah lainnya.
Dari sini kita melihat gambaran, bahwa pengelolaan keuangan negara sudah dilakukan secara modern, sehingga dapat menjadi salah satu acuan dalam pengambilan keputusan pemerintah. Di sinilah peran teknologi, khususnya big data, mulai menunjukkan potensinya.
Dengan memanfaatkan data struktur belanja dalam jumlah besar dan beragam, pemerintah memiliki peluang besar untuk melakukan analisis anggaran secara lebih akurat. Era big data membuka jalan baru dalam pengelolaan perbendaharaan negara yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
Di era serba digital seperti sekarang, pemerintah tidak lagi mencatat penerimaan dan belanja negara secara manual. Transformasi digital telah merambah ke berbagai aspek pengelolaan keuangan negara, termasuk sistem perbendaharaan.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengembangkan dan menerapkan berbagai aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mendukung efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Beberapa sistem yang kini menjadi tulang punggung perbendaharaan negara antara lain SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), yang mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran; serta Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi ke-3, yang memfasilitasi pencatatan dan pelaporan penerimaan negara secara real-time.
Dengan hadirnya sistem-sistem ini, data keuangan negara kini tersimpan dalam jumlah besar dan terstruktur, membuka peluang besar untuk pemanfaatan big data analytics. Analisis anggaran tidak lagi terbatas pada laporan historis, tetapi dapat diperluas ke arah prediksi tren, identifikasi pola pengeluaran yang tidak efisien, dan pengambilan keputusan berbasis data.
Hal ini memungkinkan pemerintah untuk merancang kebijakan fiskal yang lebih responsif dan tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui alokasi anggaran yang lebih optimal.
Apa Itu Big Data?
Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu big data. Big data adalah istilah untuk data yang jumlahnya sangat besar, cepat bertambah, dan beragam bentuknya.
Contohnya bisa berupa data transaksi keuangan, data pajak, data bantuan sosial, hingga data belanja kementerian. Dengan teknologi yang tepat, data ini bisa diolah untuk menemukan pola, tren, dan informasi penting yang sebelumnya sulit terlihat.
Perbendaharaan Negara dan Big Data
Perbendaharaan negara adalah sistem yang mengatur keuangan negara, mulai dari penerimaan (seperti pajak, PNBP), pengeluaran (seperti gaji pegawai negeri, pengadaan barang/jasa pemerintah, bantuan sosial, serta pembangunan infrastruktur) hingga pertanggungjawaban keuangan negara.
Perbendaharaan negara tidak lagi hanya berfungsi sebagai sistem administratif untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi telah berubah menjadi pusat pengelolaan data keuangan yang kompleks dan dinamis. Dengan hadirnya teknologi big data, pemerintah memiliki peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran.
Melalui analisis data skala besar, pemerintah dapat mengevaluasi apakah program-program seperti bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan digunakan secara bijak oleh penerima manfaat. Selain itu, big data memungkinkan proyeksi kebutuhan anggaran di masa depan dengan lebih akurat, berdasarkan pola pengeluaran historis dan tren ekonomi. Akuntabilitas juga dapat ditingkatkan karena data keuangan negara dapat diakses oleh lembaga pengawas, dan auditor secara real-time.
Dengan demikian, integrasi big data dalam sistem perbendaharaan negara bukan hanya mendukung efisiensi fiskal, tetapi juga diharapkan memberikan dampak signifikan kepada masyarakat, sehingga memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Tantangan Implementasi Big Data Analytics
Meskipun teknologi big data menawarkan berbagai manfaat dalam pengelolaan keuangan negara, penerapannya menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satu tantangan utama adalah kualitas dan integrasi data antar instansi pemerintah.
Banyak data yang masih belum lengkap, tidak terstruktur, atau belum memiliki standar yang sama. Kondisi ini dapat menghambat proses analisis dan berisiko menghasilkan kesimpulan yang keliru, sehingga berdampak pada pengambilan keputusan yang tidak tepat.
Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi hambatan. Big data merupakan teknologi yang relatif baru, sehingga dibutuhkan pegawai yang memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis yang memadai untuk mengolah dan memahami data dalam jumlah besar. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendidikan sangat penting agar aparatur negara siap memanfaatkan sistem ini secara optimal.
Tantangan lainnya adalah aspek keamanan dan privasi data. Data keuangan negara bersifat sangat sensitif dan harus dijaga kerahasiaannya agar tidak disalahgunakan. Pemerintah perlu membangun sistem keamanan digital yang kuat serta menerapkan kebijakan perlindungan data yang ketat untuk mencegah kebocoran informasi.
Terakhir, kolaborasi antar instansi pemerintah juga menjadi faktor penting. Tanpa kerja sama yang baik dan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai, pemanfaatan big data analytics dalam perbendaharaan negara tidak akan berjalan maksimal. Sinergi antarlembaga diperlukan agar data dapat saling terhubung dan dianalisis secara terpadu demi mendukung pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan efisien untuk mensejahterakan masyarakat.
(miq/miq)
