4 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Desakan evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) ternyata tak hanya datang dari pemerhati pendidikan, kesehatan, hak anak, hingga emak-emak.
Para pelajar di Jawa Barat (Jabar) pun mengajukan desakan juga terkait program MB-terutama karena masih maraknya kasus keracunan makanan.
Desakan itu disampaikan jaringan siswa atau Poros Pelajar Jabar yang terdiri atas berbagai organisasi pelajar di provinsi tersebut kepada DPRD Jabar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jaringan siswa itu di antaranya terdiri dari organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Putri Indonesia (IPPI), dan sejumlah lainnya . Suara dan kajian aliansi organisasi pelajar itiu dituangkan dalam naskah akademik evaluasi MBG yang diserahkan kepada DPRD Jabar pada akhir September lalu.
"Program MBG menyasar pelajar sebagai penerima manfaat utama. Oleh karena itu, kami merasa berkewajiban memastikan program ini aman, berkualitas, dan berpihak kepada pelajar," ujar Khazimi, perwakilan Poros Pelajar dalam keterangan tertulis, dikutip dari detikJabar, Sabtu (4/10).
Naskah kajian aliansi pelajar itu diterima Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Gerindra, George Edwin Sugiharto dalam forum audiensi di Kantor DPRD Jawa Barat di Bandung, 25 September 2025.
Naskah akademik ini dibuat sebagai respons kaum pelajar atas keracunan massal yang terjadi di berbagai tempat di Jawa Barat akibat MBG. Naskah ini berisi sejumlah temuan serta rekomendasi kritis terkait pelaksanaan program MBG di wilayah Jawa Barat.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Poros Pelajar menyampaikan keprihatinan atas banyaknya kasus keracunan yang terjadi selama program MBG berjalan.
"Pertemuan ini dinilai sebagai langkah awal dalam mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di Jawa Barat. Poros Pelajar juga menekankan pentingnya melibatkan pelajar sebagai mitra kritis dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan," ujar Khazimi.
Berdasarkan data yang dihimpun tercatat sebanyak 2.080 pelajar menjadi korban dari berbagai wilayah seperti Kabupaten Bandung Barat (1.333 siswa), Kabupaten Garut (659 siswa), Kabupaten Cianjur (36 siswa), dan Kota Tasikmalaya (52 siswa). Terbaru pada Jumat (3/10) lalu kasus keracunan makanan di antaranya terjadi di Desa Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dengan jumlah korban mencapai puluhan siswa.
Setidaknya ada empat rekomendasi yang diberikan poros pelajar melalui DPRD Jabar terkait program MBG. Beberapa di antaranya adalah desentralisasi pengelolaan dari yang saat ini masih tersentralisasi hingga pembentukan komite pengawas independen.
Dan, berikut empat rekomendasi Poros Pelajar itu:
1. Penguatan Dasar Hukum
Mendesak pemerintah untuk menetapkan landasan hukum program MBG pada level minimal Peraturan Presiden (Perpres), guna memperkuat koordinasi antar lembaga, menjamin akuntabilitas, serta meningkatkan pengawasan terhadap proses lelang dan keamanan pangan.
2. Desentralisasi Pengelolaan
Memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG, termasuk pengadaan bahan pangan secara lokal dan penyesuaian menu sesuai kearifan lokal.
3. Pembentukan Komite Pengawas Independen
Mengusulkan pembentukan komite pengawas yang melibatkan unsur akademisi, masyarakat sipil, asosiasi profesi, serta perwakilan orang tua untuk melakukan pemantauan menyeluruh dan transparan.
4. Reformasi Kemitraan Ekonomi Lokal
Mendorong sistem kemitraan yang berpihak pada pelaku usaha kecil seperti UMKM, koperasi, dan BUMDes, termasuk perbaikan sistem pembayaran serta pelatihan teknis untuk peningkatan kapasitas.
Baca berita lengkapnya di sini.
(kid)
