1 hour ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari penguatan fungsi ibu kota politik Indonesia.
Penandatanganan tersebut menjadi langkah lanjutan dalam pembangunan infrastruktur kelembagaan negara di IKN yang ditargetkan rampung dalam beberapa tahun ke depan.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyatakan desain kawasan itu telah disahkan oleh Prabowo pada pekan lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif adalah 2027, dan paling lambat semester I 2028. Presiden menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa, karena dari kawasan inilah akan dihasilkan keputusan-keputusan besar negara," ujar Basuki dalam keterangan resmi, Rabu (22/4).
Pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif IKN sendiri telah memasuki tahap kontrak sejak akhir 2025. Pada awal 2026, desain sempat mengalami penyesuaian mengikuti arahan Prabowo untuk penyempurnaan konsep.
Perancangan kawasan dilakukan melalui studi banding ke sejumlah negara, seperti Turki, India, dan Mesir, guna menghadirkan desain yang fungsional sekaligus mencerminkan identitas kebangsaan Indonesia.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang turut meninjau lokasi pembangunan menilai desain kawasan tersebut menunjukkan karakter kuat sebagai pusat lembaga negara.
"Untuk calon pembangunan Gedung MPR, DPR dan DPD sangat bagus, konturnya sangat tinggi berada di sebelah kiri Istana. Lebih tinggi dari pada rata-rata gedung pemerintahan yang ada. Gedung ini akan terasa megah dan terasa Keindonesiaan yang kokoh," ujarnya.
Ia juga menyoroti perkembangan pembangunan IKN yang dinilai semakin terlihat secara fisik dalam beberapa tahun terakhir.
"Di sini semua perencanaan yang matang, bagus. Kami menyaksikan bagaimana yang dulu cuma perencanaan tapi sekarang sudah jadi, termasuk bandara, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara. Sekarang sudah kita bisa saksikan kemegahannya dan dapat dinikmati," tambahnya.
Penetapan desain kawasan legislatif dan yudikatif ini menandai fase penting dalam pembangunan IKN. Kawasan tersebut dirancang menjadi pusat pengambilan keputusan negara, sekaligus memperkuat posisi Nusantara sebagai pusat pemerintahan nasional.
Pemerintah menargetkan pembangunan kawasan ini dapat mendukung integrasi fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam satu kawasan yang terencana.
(del/ins)
Add
as a preferred source on Google
