Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir saat jumpa pers terkait kredit usaha rakyat (KUR) dan perkembangan perekonomian di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Juni 2025 telah mencapai hampir 45 persen atau senilai Rp 31,84 triliun dari target tahunan sebesar Rp 300 triliun. Airlangga mengatakan, pemerintah memperkenalkan skema KUR baru untuk sektor tebu rakyat dengan plafon pembiayaan hingga Rp 500 juta. Fasilitas ini dapat diakses individu maupun kelompok tani melalui pola offtaker pabrik gula, termasuk perusahaan BUMN seperti SugarCo.
“Revitalisasi penanaman, replanting tebu diharapkan meningkatkan hasil panen. KUR ini bisa difungsikan untuk memperkuat sektor ketahanan pangan dan pertanian,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
Selain pertanian, KUR juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem perumahan. Pemerintah menaikkan plafon pinjaman hingga Rp 5 miliar untuk UMKM kontraktor kecil dan menengah dengan modal maksimal Rp 5 miliar atau omzet hingga Rp 50 miliar.
“Dengan plafon ini, pelaku UMKM bisa membangun 38–40 unit rumah tipe 36 dalam waktu empat hingga lima tahun,” kata Airlangga.
Pemerintah menyiapkan tambahan plafon pembiayaan sektor perumahan sebesar Rp 117 triliun dengan subsidi bunga tetap sebesar lima persen untuk UMKM konstruksi. Jika bunga perbankan mencapai 11 persen, maka pelaku UMKM hanya membayar enam persen.
Airlangga menambahkan, pemerintah juga mengalokasikan dana KUR sebesar Rp 13 triliun untuk renovasi rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus tempat usaha bagi pelaku UMKM.
Tak hanya itu, pemerintah membuka akses KUR tanpa agunan hingga Rp 100 juta bagi pekerja migran Indonesia (PMI) untuk mendukung biaya pelatihan dan keberangkatan ke luar negeri.
“PMI bisa mengakses KUR tanpa jaminan hingga Rp 100 juta untuk pembiayaan pelatihan maupun keberangkatan,” ujar Airlangga.
Dalam rapat yang sama, Airlangga juga menerima laporan mengenai implementasi diskon transportasi yang telah berjalan. Ia mengatakan, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan menggulirkan kembali insentif tersebut pada masa liburan sekolah mendatang.