RI Berambisi Genjot Listrik Surya, China Sudah Jadi Raja Dunia

Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintah akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan kapasitas mencapai 100 Giga Watt (GW) dalam waktu dua tahun ini.

Target ini merupakan bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap BBM.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia tidak akan lagi melakukan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam waktu 2 - 3 tahun ke depan. Hal ini menyusul rencana ditutupnya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang menyumbang 20% dari impor BBM secara nasional.
Sebagai gantinya, pemerintah bakal mendorong pemanfaatan PLTS kemudian melakukan program konversi motor listrik, hingga mendorong penggunaan kompor listrik.

"Nanti tidak boleh ada lagi pembangkit listrik menggunakan diesel, menggunakan Solar. Tidak. Dengan itu, kita akan tutup Pembangkit Listrik Tenaga Diesel 13 buah yang di PLN akan kita tutup," terang Presiden Prabowo dalam Peresmian Pabrik Bus Listrik di Magelang, Jawa Tengah, Kamis (9/4/2026).

Target 100 GW dalam dua tahun tentu saja bukan angka kecil. Sebagai gambaran, total kapasitas terpasang listrik nasional mencapai sekitar 107,51 GW pada 2025. Capaian total kapasitas terpasang energi baru terbarukan (EBT) hingga Desember 2025 sebesar 15,63 GW.

Gejolak Timur Tengah membuka mata dunia mengenai rentannya pasokan energi global serta pentingnya diversifikasi energi, termasuk energi baru terbarukan (EBT).  Penutupan Selat Hormuz selama perang Iran membuat pasokan minyak dan gas berkurang drastis.

Indonesia masih bergantung pada impor minyak untuk sebagian kebutuhan domestik. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia sebenarnya bisa bertumpu pada sinar matahari untuk menjadi cadangan strategis yang tak perlu dibeli dari luar negeri.

Selama puluhan tahun, peta kekuatan energi dunia ditentukan oleh sumur minyak, jalur tanker, dan pipa gas. Kini poros itu bergeser menjadi EBT, salah satunya PLTS.

Matahari tidak perlu diimpor, tidak dikirim lewat selat strategis, dan tidak mudah terganggu konflik geopolitik. Negara yang mampu mengubah cahaya menjadi listrik murah memperoleh keuntungan industri, kestabilan energi, dan daya saing manufaktur.

PLTS Semakin Jadi Tumpuan, China Juara

International Energy Agency (IEA), kapasitas kumulatif PLTS global diproyeksikan menembus lebih dari 2.350 GW dan menjadi kapasitas pembangkit listrik terbesar di dunia.

Tenaga surya diperkirakan melampaui hidro pada 2024, gas alam pada 2026, dan batu bara pada 2027. Ini pergeseran historis. Sumber energi yang dulu dianggap pelengkap kini naik ke pusat sistem kelistrikan global.

Mengapa pertumbuhannya begitu cepat? Jawabannya ada pada harga. Dalam satu dekade terakhir, biaya panel surya turun tajam berkat produksi massal, efisiensi teknologi, dan skala pabrik raksasa. Banyak negara menemukan bahwa membangun PLTS baru kini lebih murah dibanding membangun pembangkit fosil baru. Saat biaya listrik turun, investasi datang dengan sendirinya.

Tetapi revolusi surya melahirkan ketergantungan baru. Jika dulu dunia khawatir pada minyak Timur Tengah, kini banyak negara cemas pada dominasi manufaktur China. Menurut IEA, China menguasai sekitar 80%-95% kapasitas manufaktur global di berbagai rantai pasok industri surya, mulai dari polisilikon, wafer, sel, hingga modul panel. Saat dunia memasang PLTS, sebagian besar komponennya berasal dari pabrik China.

Dominasi itu bukan kebetulan. China masuk lebih awal, memberi kredit murah, membangun kawasan industri, menyiapkan pelabuhan, dan membesarkan pabrik dalam skala yang belum tertandingi. Ketika permintaan global melonjak, kapasitas produksinya sudah siap. Akibatnya, harga panel dunia banyak ditentukan oleh efisiensi industri China.

Karena itu United States, India, dan European Union kini bergerak agresif. Amerika memakai Inflation Reduction Act, India mendorong skema Production Linked Incentive, sementara Eropa menyiapkan kebijakan industri hijau. Tujuannya sama: mengurangi ketergantungan pada China dan menarik pabrik kembali ke wilayah masing-masing.

Menurut Global Energy Monitor yang dihimpun Visual Capitalist, total kapasitas surya China, operasional dan prospektif mencapai lebih dari 1,1 juta MWac atau setara 1.100 GW. Sendirian, China menguasai hampir 35% pipeline proyek surya dunia.

Di belakangnya berdiri Amerika Serikat sekitar 238 GW dan India sekitar 171 GW. Brasil, Spanyol, Australia, hingga pemain baru seperti Mauritania dan Kolombia ikut naik dalam daftar besar.

Lalu di mana posisi Indonesia? Dari sisi proyek, Indonesia belum masuk jajaran terdepan. Namun dari sisi sumber daya, posisinya jauh lebih menjanjikan. Studi World Bank Global Photovoltaic Power Potential by Country menempatkan Indonesia dalam kelompok negara dengan potensi surya kuat, dengan keluaran listrik harian di kisaran kompetitif global 3,5-4,5 kWh/kWp. Sebagai negara tropis, Indonesia menerima paparan matahari relatif stabil sepanjang tahun tanpa musim dingin panjang.

Itu berarti tantangan Indonesia bukan kurang sinar matahari.

Tantangannya ada pada eksekusi. Dunia menunjukkan bahwa ledakan PLTS hanya terjadi bila tiga fondasi berjalan bersama: jaringan transmisi kuat, sistem penyimpanan energi seperti baterai, dan regulasi yang memberi kepastian bagi investor jangka panjang.

Target 100 GW sendiri berarti pekerjaan raksasa. Jika satu proyek PLTS utilitas rata-rata berukuran 100 MW, Indonesia membutuhkan sekitar 1.000 proyek setara skala itu. Jalan tercepatnya bukan satu model tunggal, melainkan kombinasi PLTS skala besar, PLTS terapung di waduk, PLTS atap rumah tangga, kawasan industri, dan pemanfaatan lahan bekas tambang.

Ada dimensi ekonomi yang lebih luas. Negara yang hanya memasang panel akan menikmati listrik murah. Negara yang ikut memproduksi modul, sel, kaca surya, inverter, kabel, hingga baterai akan memperoleh industri baru, lapangan kerja, dan ekspor bernilai tambah. China memahami logika ini sejak awal. Banyak negara lain kini berusaha mengejar.

Bagi Indonesia, target Prabowo bisa dibaca sebagai keputusan strategis. Tetap menjadi pasar panel impor, atau naik kelas menjadi basis manufaktur surya kawasan Asia Tenggara.

Dengan cadangan nikel besar untuk baterai, pasar domestik luas, dan kebutuhan listrik yang terus naik, Indonesia memiliki modal untuk masuk ke rantai nilai yang lebih tinggi.

CNBC Indonesia Research

(emb/emb)

Add as a preferred
source on Google