2 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta—Rombongan aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI kembali dihadang oleh aparat. Mereka kembali dihadang di titik yang sama ketika hendak menuju ke bundaran HI.
Pantauan Republika, sebelumnya para mahasiswa tersebut berangkat beramai-ramai dari fakultas FISIP UI menggunakan angkot sekitar pukul 12.15 WIB.
Pukul 13.50 WIB rombongan angkot mahasiswa dihentikan oleh aparat di Jalan RM Margono Djojohadikoesoemo, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Aparat hanya memperbolehkan mobil operator dan mahasiswa. Namun, mereka diminta untuk berjalan atau long march menuju ke HI.
Kendati demikian, massa aksi kembali dihentikan di titik yang sama seperti sebelumnya tepatnya pada aksi 12 Juni lalu. Mereka dihadang oleh polisi dan TNI di sekitar depan gedung UOB Thamrin-Sudirman. Massa aksi pun masih bertahan hingga pukul 15.40 WIB. Menemui jalan buntu mahasiswa bertahan dengan yel-yel dan orasi.
Koordinator lapangan massa aksi, Hafidz Hernanda, mengatakan massa BEM Universitas Indonesia (UI) membawa sejumlah tuntutan dalam aksi yang digelar bertepatan dengan momentum Hari Kemerdekaan. Menurutnya, terdapat delapan tuntutan yang akan disuarakan massa.
“Untuk tuntutannya kita ada delapan. Yang pertama adalah hentikan penjajahan negara atas rakyat. Karena kami merasa saat ini sayangnya adalah setelah kami dijajah oleh para penjajah yaitu Belanda, Jepang dan sebagainya, sayangnya kok kita sekarang itu merasa masih dijajah ya oleh pemerintah,” kata Hafidz saat ditemui di fakultas FISIP UI, Selasa (18/8/2026).
Selanjutnya, tuntutan kedua, berkaitan dengan persoalan ekonomi, yakni penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). “Yang kedua adalah turunkan harga pokok dan juga harga BBM,” katanya.
Selanjutnya, massa menuntut penghentian pemusatan kekuasaan, penghentian TKD atau Transfer Keuangan ke Daerah, serta pemberian otonomi seluas-luasnya kepada daerah.
“Yang ketiga adalah hentikan pemusatan kekuasaan, hentikan juga TKD (Transfer Keuangan ke Daerah) dan juga berikan otonomi seluas-luasnya ke daerah. Karena kami rasa, terutama dari BEM UI, itu punya tesis bahwa saat ini Prabowo tuh ingin menjadi Soeharto tapi dalam arti yang lebih luas lagi di mana ia ingin mengambil seluruh kekuasaan yang ada di pusatnya. Ia sedang mencoba untuk mengambil para lokal oligarki-oligarki lokal, dan juga kita bisa melihat dari berbagai macam kebijakan yang ia buat,” kata Hafidz.
