Rute Pelayaran Selat Hormuz Disepakati Iran-Oman, masih Tergantung AS

Ilustrasi.(Magnific)

IRAN dan Oman secara resmi mencapai kesepakatan mengenai peta rute pelayaran di Selat Hormuz setelah melalui serangkaian negosiasi teknis selama beberapa pekan. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan keamanan navigasi di salah satu jalur maritim paling strategis di dunia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengungkapkan pada Sabtu (15/8) bahwa pembahasan antara kedua negara menunjukkan perkembangan signifikan. Negosiasi intensif ini berlangsung selama kurang lebih tiga bulan, menyusul penandatanganan nota kesepahaman pada 18 Juni terkait penetapan rute navigasi yang aman.

"Meskipun ada hambatan dari Amerika Serikat (AS), pembicaraan menunjukkan kemajuan positif selama tiga minggu terakhir dan kesepakatan tercapai mengenai peta rute pelayaran," ujar Baghaei sebagaimana dikutip dari Anadolu, Minggu (16/8).

Penyusunan rencana navigasi tersebut dikoordinasikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Iran dengan melibatkan berbagai instansi lintas sektor, mulai dari otoritas pertahanan, keamanan, hingga lembaga lingkungan hidup.

Penyelesaian Pernyataan Bersama

Kendati peta rute disepakati, Baghaei menyebutkan masih ada beberapa detail administratif yang perlu dirampungkan. Salah satunya ialah penyusunan pernyataan bersama yang akan dirilis secara resmi oleh Teheran dan Muscat. Komunikasi diplomatik dipastikan terus berlanjut hingga seluruh proses negosiasi tuntas secara menyeluruh.

Baghaei menegaskan bahwa kesepakatan ini bersifat bilateral dan independen. Sebagai dua negara pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Hormuz, Iran dan Oman berkomitmen menjamin keamanan pelayaran dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan masing-masing negara.

Syarat Pembukaan Jalur Komersial

Namun, pemulihan aktivitas pelayaran komersial secara normal di Selat Hormuz tidak serta-merta terjadi setelah kesepakatan ini. Baghaei menekankan bahwa normalisasi keamanan secara penuh masih bergantung pada pemenuhan sejumlah kondisi politik dan militer.

Pihak Iran menilai pembukaan jalur secara total baru dapat dilakukan jika AS menghentikan tindakan yang mereka sebut sebagai aktivitas ilegal, ancaman militer, serta blokade angkatan laut. Selain itu, Teheran menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran komitmen yang dilakukan AS dalam dua bulan terakhir.

Negosiasi teknis itu merupakan tindak lanjut dari kerangka kerja yang melibatkan nota kesepahaman antara Iran dan AS bahwa Teheran dan Muscat diberi mandat untuk menyusun struktur navigasi baru. Meski rute telah siap, Teheran kembali menegaskan bahwa keputusan akhir untuk membuka kembali jalur strategis tersebut bergantung pada kepatuhan AS terhadap kewajiban internasional yang disepakati. (I-2)