Sejak Dijajah Belanda, Sistem Pendidikan di Indonesia tak Memihak Rakyat Kecil

•

Oleh: Almarhum Alwi Shahab

REPUBLIKA.CO.ID, Sistem pendidikan di Indonesia memang tidak memihak rakyat kecil. Dalam keadaan ekonomi morat-marit, banyak orang tua yang tidak mampu membiayai sekolah putra-putrinya. Bukan rahasia lagi, untuk masuk TK sampai perguruan tinggi mereka harus membayar jutaan rupiah.

Tingginya biaya pendidikan ini sangat kontras dibandingkan tahun 1950-an sampai 1960-an. Saat di SR (Sekolah Rakyat) dan kemudian SMP pada masa-masa tersebut, saya hampir tidak pernah membayar uang sekolah. 

Murid SR (kini SD) tiap pagi mendapatkan jatah satu gelas susu. Bila sakit, dengan surat dari kepala sekolah, kami dari SR Jl Kramat III dapat memeriksa kesehatan gratis ke poliklinik di Jl Kramat VI, Jakarta Pusat.

Sopingi, seorang pensiunan kepala SMP Negeri di Jakarta Selatan saat berbincanga dengan saya, membenarkan di masa-masa lalu sekolah umumnya gratis karena subsidi pemerintah. Bahkan, Sopingi yang pensiun setelah 33 tahun jadi guru masih ingat kala uang kuliah di Universitas Indonesia (UI) hanya Rp 240 per tahun. Padahal, kata kakek yang kini tinggal di Depok ini, masa itu keadaan ekonomi jauh lebih buruk dari sekarang. Contohnya, masih banyak siswa SR (SD) yang kesekolah telanjang kaki.

Kala itu uang jajan sepicis (10 sen). Uang segobang (dua setengah sen) masih cukup berharga. Pengalaman saya waktu di SMP, dari uang jalan harian bisa nonton di Megaria. Yang sangat berbeda antara sekolah tempo doeloe dan sekarang adalah soal kendaraan. 

Sampai 1960-an, para siswa ke sekolah naik sepeda. Belum ada yang bermotor, apalagi bermobil. Pada masa itu, seringkali diadakan pertandingan kasti antarsekolah, karena lapangan-lapangan belum digusur, juga ada pertandingan sepak bola antarsekolah dan antarkampung. Tidak heran, tahun 1950-an PSSI merupakan kesebelasan yang tangguh dan disegani di Asia.