Selat Sunda dalam Bayang-Bayang Kesultanan Banten: Sejarah yang Belum Selesai

REPUBLIKA.CO.ID, Selat Sunda bukan sekadar jalur laut di antara Jawa dan Sumatra. Ia adalah ruang sejarah yang pernah melahirkan kekuatan maritim besar bernama Kesultanan Banten. Pada abad ke-16 dan ke-17, dari jalur inilah arus perdagangan global mengalir, dan dari titik ini pula kekuasaan dibangun. Namun hari ini, Selat Sunda justru berdiri dalam bayang-bayang masa lalunya sendiri, pernah strategis, tetapi tidak lagi menentukan.

Pada masa Kesultanan Banten, Selat Sunda berfungsi sebagai simpul penting dalam jaringan perdagangan dunia. Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511, arus perdagangan global mengalami disrupsi. Dalam situasi tersebut, Kesultanan Banten muncul sebagai alternatif strategis. Pelabuhannya menjadi titik temu pedagang dari Timur Tengah, India, hingga Asia Timur. Dalam konteks ini, Selat Sunda bukan sekadar jalur transit, tetapi instrumen kekuasaan ekonomi dan politik.

Sejarawan Anthony Reid mencatat bahwa kota-kota pelabuhan Asia Tenggara pada periode itu berfungsi sebagai “cosmopolitan trading hubs integrated into global commerce.” Kesultanan Banten adalah salah satu contoh paling menonjol dari fenomena tersebut. Ia tidak hanya menjadi pelabuhan regional, tetapi bagian dari sistem perdagangan global yang sedang tumbuh.

Namun, kejayaan itu tidak bertahan lama. Ketika VOC hadir, permainan berubah secara fundamental. Banten tetap beroperasi dalam logika perdagangan terbuka, sementara VOC bekerja dalam logika sistem global yang terintegrasi dan monopolistik. VOC tidak hanya berdagang, tetapi mengendalikan distribusi, harga, dan arah perdagangan.

Kunci kekuatan VOC terletak pada kemampuannya menguasai titik-titik sempit perdagangan dunia. Setelah merebut Jayakarta dari Kesultanan Banten, lalu merubah namanya menjadi Batavia, VOC menjadikan kota ini sebagai pusat operasi, VOC secara efektif mengendalikan arus antara Selat Sunda dan Selat Malaka. Dua jalur ini merupakan gerbang utama yang menghubungkan Samudra Hindia dengan jaringan perdagangan Asia Timur. Sejarawan Leonard Blussé menunjukkan bahwa kekuatan VOC di Asia tidak bertumpu pada penguasaan wilayah luas, melainkan pada kontrol atas “strategic nodes of trade and shipping.”

Melalui kombinasi kekuatan militer, monopoli dagang, dan inovasi finansial, VOC menciptakan sistem di mana kapal-kapal yang melintas tidak hanya bergerak secara geografis, tetapi juga masuk dalam struktur kontrol ekonomi yang mereka bangun. Inilah yang membedakan VOC dari kekuatan lokal seperti Banten. VOC tidak sekadar memanfaatkan Selat Sunda, tetapi menjadikannya bagian dari sistem global yang mereka kendalikan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Fernand Braudel dalam analisisnya tentang ekonomi dunia, “whoever controls the nodes of circulation controls the economy itself.” Pernyataan ini menjelaskan secara tepat bagaimana VOC tidak sekadar hadir sebagai pedagang, tetapi sebagai pengendali struktur peredaran global.

Lebih jauh, dalam kerangka sistem dunia, Immanuel Wallerstein menegaskan bahwa “the modern world-system is organized around a core that monopolizes high-profit production while peripheral regions supply raw materials.” Dalam konteks ini, posisi Banten menjadi jelas: ia terjebak sebagai pemasok, sementara VOC menguasai mekanisme akumulasi nilai. Di sinilah letak pelajaran yang sering diabaikan, yaitu penguasaan ruang tanpa penguasaan sistem adalah ilusi kekuasaan.

Dari Banten ke Indonesia: Pola Lama yang Berulang

Apa yang terjadi pada Banten bukan sekadar episode sejarah, tetapi pola struktural yang tampaknya berulang dalam bentuk yang lebih modern. Indonesia hari ini tetap menjadi pemain penting dalam perdagangan global, tetapi sebagian besar masih berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah. Nikel, batu bara, dan kelapa sawit mengalir keluar negeri dalam volume besar, sementara nilai tambah terbesar justru dinikmati oleh negara dan korporasi asing.

Situasi ini mencerminkan posisi periferi dalam sistem dunia: wilayah yang menyediakan sumber daya, tetapi tidak mengendalikan distribusi dan akumulasi nilai. Dalam konteks ini, Indonesia tidak sepenuhnya berbeda dari Banten beberapa abad lalu.

Selat Sunda memperlihatkan paradoks tersebut secara konkret. Ribuan kapal melintasinya, tetapi Indonesia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap arus perdagangan global yang melewati jalur itu. Tidak ada kontrol terhadap tarif strategis, tidak ada dominasi dalam logistik internasional, dan tidak ada kapasitas untuk menjadikan jalur tersebut sebagai instrumen tawar geopolitik.

Sementara itu, kekuatan global modern, baik negara maupun korporasi multinasional, beroperasi dengan logika yang sangat mirip dengan VOC di masa lalu dimana mereka menguasai sistem, bukan sekadar ruang. Mereka mengendalikan rantai pasok, teknologi, pembiayaan, dan pasar secara simultan.

Pertanyaan kunci bagi Indonesia bukan lagi apakah Selat Sunda strategis, melainkan apakah Indonesia mampu menjadikannya strategis dalam arti yang sesungguhnya. Tanpa intervensi kebijakan yang serius, Selat Sunda akan tetap menjadi jalur alternatif yang hanya relevan dalam kondisi darurat, bukan dalam arsitektur normal perdagangan global.

Untuk mengubah keadaan ini, Indonesia tidak cukup hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi harus masuk ke dalam penguasaan sistem: logistik global, industri hilir, teknologi maritim, dan arsitektur pembiayaan internasional. Tanpa itu, setiap kapal yang melintas di Selat Sunda hanya akan mempertegas posisi Indonesia sebagai penonton di wilayahnya sendiri.

Dengan demikian, Selat Sunda bukan hanya persoalan strategi maritim, tetapi juga cermin dari sejarah yang belum selesai. Selama Indonesia belum mampu menguasai sistem yang menggerakkan jalur tersebut, maka Selat Sunda akan tetap berada dalam bayang-bayang Banten,  pernah strategis, tetapi tidak pernah benar-benar berdaulat.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.