3 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, KAZAN – Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Federasi Rusia memperluas kerja sama sektor energi yang kini mencakup pengembangan energi nuklir, LNG, LPG, hingga energi baru terbarukan (EBT). Penguatan kolaborasi tersebut menjadi salah satu fokus utama dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 kedua negara bidang kerja sama perdagangan, ekonomi, dan teknik di Kazan, Rusia, Selasa (12/5/2026).
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pertemuan bersama First Deputy Prime Minister Federasi Rusia Denis Manturov. Pertemuan tersebut membahas tindak lanjut kerja sama strategis sektor ESDM, termasuk rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, serta proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban.
“Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil,” kata Yuliot pada sesi pleno SKB RI–Rusia di Kazan, Rusia, dikutip Kamis (14/5/2026).
Yuliot menilai penguatan kerja sama tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional, baik untuk pasokan bahan bakar minyak maupun kelistrikan. Pemerintah juga terus membuka peluang investasi dan transfer teknologi energi guna mendukung target transisi energi nasional.
Rangkaian pembahasan RI–Rusia turut mencakup pengembangan LNG dan LPG, pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai, hilirisasi dan metalurgi mineral, hingga standardisasi industri migas dan energi. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Agreed Minutes sebagai tindak lanjut resmi kedua negara.
Pemerintah Indonesia juga terus mendorong penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional melalui Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menargetkan dominasi energi bersih dalam tambahan kapasitas pembangkit baru.
“Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, ditetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW, dengan target 40 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sebesar 62 persen dari total tambahan kapasitas,” jelas Yuliot.
Ia mengatakan pemerintah juga menargetkan pembangunan dua unit pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan total kapasitas 500 MW. Pengembangan PLTN modular kecil diproyeksikan menjadi bagian dari penguatan sistem ketahanan energi nasional pada masa mendatang.
Forum SKB RI–Rusia menjadi mekanisme resmi kedua negara untuk mengevaluasi dan memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis. Keterlibatan Kementerian ESDM dalam forum tersebut diarahkan untuk memperkuat diplomasi energi Indonesia sekaligus mendukung hilirisasi industri dan investasi sektor energi nasional.
