Soal Kabar Ada Jamaah Haji tak Dapat Hotel, Ini Klarifikasi Menag

REPUBLIKA.CO.ID, MAKKAH -- Menteri Agama Nasaruddin Umar dan tim pengawas DPR RI menggelar rapat dengar pendapat di Alqimma Hall, Third Ring Road,  Makkah, Senin (2/5/2025). Rapat membahas sejumlah masalah yang dihadapi dalam musim perhajian tahun ini seperti soal nusuk, jamaah terpisah hingga terkait pemondokan. 

"Saya terus terang ada keajaiban luar biasa yang membantu kami, kekuatan yang membuat persoalan rumit ini satu per satu selesai," ujar Menag saat memberikan pemaparan.    

Nasaruddin berterima kasih ke timwas DPR yang membantu memberikan informasi penting hingga ikut menekan anggota syarikah. "Mereka segan dengan pak Cucun (timwas DPR) dan ini bisa mengubah situasi jadi cair."

Menurut Menag musim haji tahun ini tengah masuk masa transisi. Ada perubahan sistem yang dilakukan oleh Saudi dalam memperketat pelaksanaan haji.   

Di sisi lain, jumlah syarikah yang melayani jamaah Indonesia juga mengalami lompatan. Dari sebelumnya hanya satu syarikah menjadi delapan syarikah. "Ada juga enam regulasi baru," ujarnya. 

Di Tanah Air, kata ia, ada jamaah yang batal berangkat apakah sakit, wafat, atau ursan kepentingan lain sehingga berefek pada muatan pesawat. Kemudian ada juga masalah visa yang terlambat keluar ikut berimbas pada pembagian syarikah. "Jadi banyak hal," katanya.  

Soal pemondokan jamaah, kata Menag, petugas telah terjun langsung ke lapangan. Masalahnya bukan karena belum dapat hotel. Tapi ada jamaah yang tak mau pisah dengan rombongannya meski beda syarikah 

Akibatnya jamaah  yang baru datang dan seharusnya menempati hotel itu tak kebagian tempat. "Jadi  petugas perlu waktu untuk mengatur," katanya. 

Hadir dalam rapat dengar pendapat ini Dirjen Penyelenggaran Haji dan Umroh Hilman Latief bersama jajaran Petugas Penyelenggaran Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Kemudian hadir di jajaran timwas DPR yakni Ketua Marwan Dasopang, Wakil Ketua Cucun Ahmad Syamsurizal, Wakil Ketua Adies Kadir serta sejumlah anggota timwas lainnya.