7 hours ago
2
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/6/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya penguatan sistem pertukaran data untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara. Hal ini disampaikannya dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @smindrawati, usai menghadiri Rapat Koordinasi Gabungan Bidang Penerimaan di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Bogor, Jumat (11/7).
“Hari ini, saya menghadiri Rapat Koordinasi Gabungan Bidang Penerimaan yang merupakan forum penting dalam membangun mekanisme dan kapasitas institusi @kemenkeuri untuk bisa bekerja lebih terintegrasi dan lebih reliable, khususnya dalam rangka optimalisasi penerimaan negara,” tulis Sri Mulyani, dikutip dari Instagram miliknya dikutip Sabtu (12/7/2025).
Ia menyampaikan apresiasi atas kemajuan pertukaran data antarlembaga yang kini makin cair dan terkoordinasi. “Saya menyampaikan apresiasi atas berbagai kemajuan yang telah dicapai — pertukaran data menjadi lebih cair, koordinasi menjadi lebih kuat, dan integrity of data yang makin solid. Fondasi yang bagus dalam membangun cara kerja baru yang lebih kredibel dan memberikan kepastian kepada Wajib Pajak,” tulisnya.
Sri Mulyani mendorong pembentukan sistem data perpajakan yang terotomasi dan berjalan reguler. “Ke depan, saya harap Kemenkeu dapat membangun sebuah sistem pertukaran data yang terotomasi dan reguler. Ini merupakan terobosan dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang predictable, adil, dan akuntabel,” tutur Sri Mulyani.
Ia berharap kemajuan ini terus berlanjut dan memberikan dampak nyata terhadap penerimaan negara. “Harapan saya sungguh besar, semoga berbagai progress yang impresif ini terus berlanjut dan berdampak positif pada optimalisasi penerimaan negara yang berkualitas,” tulisnya lagi.
Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan perpajakan pada APBN 2025 mendekati Rp2.490,9 triliun sementara realisasinya diperkirakan Rp2.387 triliun. Optimalisasi sistem data, integrasi informasi fiskal, dan transparansi lintas unit menjadi kunci untuk mencapai target tersebut.
