Sejumlah warga penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) mengantre untuk membeli sembako bersubsidi di gerai Pasar Jaya Kantor Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengumumkan pencairan dana bantuan melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus Tahap 1 2025 secara bertahap dilakukan mulai 8 April 2025 yang dapat digunakan untuk pembelian sembako bersubsidi seperti beras, telur, daging dan susu.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Persoalan harga bahan pokok masih jadi pekerjaan rumah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wapres Gibran Rakabuming Raka. Hal ini tercermin dari hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) yang dirilis Sabtu (31/5/2025). Ada lima hal menarik soal harga sembako di rilis tersebut.
Sebanyak 1.200 responden mengikuti survei IPO ini. Metode yang digunakan adalah stratified multistage random sampling dengan responden tersebar proporsional. Pengukuran kesalahan sebesar 2,90 persen dengan tingkat akurasi data mencapai 95 persen.
Hasil survei itu bisa dilihat di laman berikut: https://ipo.or.id/hasil-survei-indonesia-political-opinion-ipo-analisa-sosial-persepsi-publik-atas-optimisme-dan-kinerja-pemerintah-periode-22-28-mei-2025/
Hal pertama dan kedua ada di dalam pertanyaan IPO kepada responden berikut: 'Secara umum, pada bidang apa responden merasa tidak puas dengan kinerja Presiden Prabowo?'. Jawaban teratas adalah 'Kondisi ekonomi sulit' sebanyak 28,5 persen. Disusul oleh jawaban 'Harga sembako mahal' sebanyak 16 persen.
Di bagian lain, terhadap pertanyaan 'Secara umum, apa alasan responden puas dengan kinerja Presiden Prabowo Subianto?'. Di sini jawabannya berkorelasi erat dengan pertanyaan ketidakpuasan itu, karena jawaban 'Stabilitas harga sembako' menempati posisi dua dari bawah. Hanya 0,7 persen yang menilai puas dengan stabilnya harga bahan pokok di era Prabowo.
IPO kemudian bertanya ke seribuan respondennya, menurut mereka masalah apa yang paling penting untuk segera ditangani oleh pemerintah saat ini? Dua jawaban teratas adalah 'harga sembako murah' (31,8 persen) dan tersedianya lapangan kerja (12,5 persen).
Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai, secara umum harapan publik terkait persoalan mendasar yang diinginkan untuk segera ditangani ada di bidang ekonomi, meliputi sembako murah dan lapangan kerja.
Potret harapan publik soal harga pangan itu bertolak belakang dengan hasil survei terkait menteri yang bekerja paling baik. Mengapa? Karena menurut 1.200 responden tersebut, nama Menko Pangan Zulkifli Hasan justru adadi urutan ketiga menteri paling moncer di kabinet Prabowo. Bahkan di pertanyaan menko yang berkinerja paling baik, nama Zulhas ada di posisi jawara, dari tujuh menko yang ada.