1 hour ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memasukkan rancangan kelanjutan pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Dalam rancangan awal RKP 2027 yang telah disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, IKN dipastikan akan berfungsi sebagai katalis pertumbuhan wilayah, meningkatkan konektivitas, pemerataan penduduk, dan membuka peluang ekonomi baru di luar Jawa.
"Melanjutkan pembangunan ekosistem pemerintahan di IKN yang didukung oleh integrasi dengan pembangunan daerah sekitarnya," sebagaimana tertera dalam dokumen RKP 2027, Jumat (8/5/2026).
Berdasarkan RKP 2027, pembangunan IKN rencananya juga akan melibatkan Investasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp80 miliar.
Selain itu, juga ditetapkan sebagai bagian penting dalam pembangunan "Superhub Ekonomi Nusantara" sesuai dengan amanat RPJMN 2025-2029 dan dalam upaya memperkuat peran Kalimantan sebagai simpul strategis dalam mengurangi ketimpangan
"Dibutuhkan akselerasi diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam, penguatan konektivitas antarkawasan strategis, termasuk koridor pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN)," sebagaimana tertera dalam dokumen RKP 2027.
Dalam pelaksanaannya, kelanjutan proses pembangunan IKN pada 2027 yang telah direncanakan di antaranya ialah percepatan penyelesaian pembangunan bangunan gedung di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang mencakup kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif, serta hunian vertikal negara untuk mendukung pemindahan ASN tahap lanjutan.
Selanjutnya, dilakukan penguatan konektivitas internal dan eksternal IKN melalui penuntasan pembangunan jalan kawasan 1B, 1C, dan WP-2, serta optimalisasi jalan pendukung KIPP 1A guna menjamin kelancaran logistik dan aksesibilitas wilayah.
Juga dilakukan perluasan pemenuhan infrastruktur dasar lingkungan di Kawasan IKN (KIKN) melalui pembangunan jaringan perpipaan air minum dan sistem drainase makro (kolam retensi) untuk mitigasi risiko banjir perkotaan.
Sejalan dengan prioritas pembangunan kewilayahan nasional, pembangunan Pulau Kalimantan yang menjadi lokasi IKN juga akan mendapat perhatian khusus pengembangan pada 2027, didorong melalui lima fokus utama.
Pertama, mengintegrasikan perencanaan kota dengan wilayah sekitarnya dalam kerangka pengembangan wilayah metropolitan, antara lain dengan mengembangkan sistem transportasi massal dan mengelola perkotaan secara terpadu, serta melanjutkan pembangunan ekosistem pemerintahan di IKN yang didukung oleh integrasi dengan pembangunan daerah sekitarnya.
Kedua, mempercepat pemerataan layanan dasar, khususnya di kawasan pedalaman guna mempersempit disparitas kualitas SDM antarwilayah, sekaligus mengoptimalkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis pertanian berkelanjutan.
Ketiga, mengembangkan jaringan konektivitas dan simpul transportasi untuk membuka akses pasar dan menekan biaya logistik, menghubungkan lintas wilayah untuk menciptakan superhub, dan termasuk menghubungkan wilayah pulau-pulau dengan daratan utama.
Keempat, mempercepat diversifikasi ekonomi untuk mengurangi kerentanan terhadap fluktuasi harga global serta mendorong penciptaan lapangan kerja formal yang lebih luas melalui hilirisasi komoditas unggulan, dengan menyiapkan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus dalam rangka pengembangan superhub, serta mengembangkan kawasan sentra produksi pangan atau kawasan lumbung pangan untuk memperluas basis ekonomi non ekstraktif sekaligus mewujudkan kedaulatan pangan serta mempercepat pemerataan kesejahteraan di kawasan perdesaan.
Kelima, penguatan investasi pada modal manusia melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi, penurunan stunting, serta penguatan layanan kesehatan dasar.
Dalam RKP 2027, pemerintah menganggap keberhasilan pelaksanaan arah, strategi, dan fokus pembangunan kewilayahan tidak terlepas dari penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di daerah yang baik melalui kolaborasi lintas kewenangan (pusat-daerah), sektor, dan pemangku kepentingan, khususnya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
OIKN perlu membangun kerangka kerja sama erat dengan pemerintah daerah sekitar, utamanya Provinsi Kalimantan Timur dan kabupaten/kota mitra, meliputi Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam sinkronisasi perencanaan spasial, pembagian kewenangan pelayanan publik, pengelolaan dampak sosial dan lingkungan, serta sinkronisasi pengembangan kawasan-kawasan industri sebagai Superhub Ekonomi Nusantara.
(arj/arj)
Add
as a preferred
source on Google
