5 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi dan antisipatif terhadap pelaksanaan haji 2026 menyusul situasi geopolitik yang tak kunjung mereda di Timur Tengah.
"Kami meminta kepada semua pihak yang terkait untuk melakukan evaluasi dan mitigasi ataupun antisipasi terkait dengan hal yang sedang terjadi," ujar Puan usai memimpin paripurna DPR, Jakarta, Kamis (12/3).
Namun, Puan berharap agar pelaksanaan haji tetap berlangsung dengan tenang dan nyaman. Terlebih, hingga saat ini belum ada pemberitahuan dari ororitas pemerintah Arab Saudi untuk menunda pelaksanaan haji 2026.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apa pun masalah atau hal terkait dengan ibadah itu harus tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
Atas dasar itu, Puan mengaku akan meminta Komisi VIII DPR untuk melakukan pengkajian atas situasi dan kondisi tersebut. Menurut dia, pemerintah dan DPR harus memastikan keselamatan jemaah.
"Tentu saja DPR RI melalui komisi terkait akan melakukan apa namanya kajian, evaluasi dan hal-hal yang harus dilakukan dengan situasi seperti ini untuk bisa memberikan keselamatan, kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia," ujarnya.
Komisi VIII DPR mengungkap hingga saat ini belum ada pemberitahuan dari otoritas pemerintah Arab Saudi soal pelaksanaan ibadah haji 2026.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Abidin Fikri karenanya optimis pelaksanaan ibadah haji 2026 tetap akan terlaksana dan jemaah dari Indonesia akan diberangkatkan sesuai jadwal.
Namun, Abdidin mendorong pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah terus berkomunikasi intensif untuk memastikan kejelasan informasi bagi jemaah. Politikus PDIP itu pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.
"Karena belum ada maklumat pelarangan dari otoritas Arab Saudi seperti yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 sebelumnya," katanya.
(thr/kid)
