Tur Melawan Oligarki

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kata “oligarki” semakin sering terdengar di panggung dunia, dari Washington hingga Kiev, dari Moskow hingga Jakarta. Ia bukan sekadar istilah akademik, melainkan sebuah realitas getir yang menjelaskan mengapa demokrasi modern tampak hidup, tetapi rohnya kian lumpuh. Oligarki, dari bahasa Yunani oligos (sedikit) dan arkhein (memerintah), adalah kondisi ketika kekuasaan politik dan ekonomi terkonsentrasi di tangan segelintir elite.

Kini, istilah itu bukan hanya milik buku teks, tapi milik berita sehari-hari. Di Amerika Serikat, senator progresif Bernie Sanders menggelar Fighting Oligarchy Tour — “Tur Melawan Oligarki” — untuk membangkitkan kesadaran rakyat agar demokrasi tak dijajah oleh miliarder korporat. Di Ukraina, Presiden Volodymyr Zelensky naik ke tampuk kekuasaan di tengah sistem politik yang lama dikendalikan oleh konglomerat media dan industri. Di Rusia, oligarki menjadi sinonim bagi para taipan pasca-Soviet yang menguasai energi dan politik.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apakah oligarki juga berakar di sini, dalam rupa yang lebih lembut namun tak kalah dalam pengaruhnya?

Bernie Sanders dalam turnya menyerukan bahwa Amerika sedang kehilangan jiwanya. Ia menegaskan : “Kita tidak boleh menjadi bangsa yang diperintah oleh miliarder untuk kepentingan milyarder.”

Pernyataan itu bukan sekadar retorika politik, melainkan bentuk protes terhadap sistem yang ia sebut “kapitalisme ekstrem”—di mana kekayaan 1 persen populasi mampu mengendalikan seluruh struktur ekonomi dan hukum. Data Oxfam International (2024) menunjukkan, 5 orang miliarder terkaya di dunia kini memiliki harta setara dengan gabungan 4,7 miliar orang termiskin di planet ini.

Di Amerika, Wall Street bukan hanya simbol ekonomi, tapi juga poros kekuasaan yang mampu menentukan siapa yang akan duduk di Gedung Putih. Kampanye politik tak bisa lepas dari dana besar. Undang-undang pembiayaan kampanye yang longgar menjadikan korporasi sebagai “donor demokrasi” — istilah sinis bagi mereka yang membeli pengaruh dengan uang. Inilah sebabnya mengapa tur Sanders menjadi penting: ia mencoba mengembalikan demokrasi ke tangan rakyat biasa.

Sementara itu di Ukraina, oligarki tampil dalam bentuk lain. Sejak runtuhnya Uni Soviet, sejumlah pengusaha besar menguasai sektor energi, tambang, dan media. Mereka membiayai partai-partai politik, bahkan menentukan narasi pemberitaan. Menurut laporan media Carnegie Europe (2023), Zelensky sendiri naik lewat dukungan media milik Igor Kolomoisky — seorang oligarki gas dan bank yang dikenal kontroversial.

Kisah ini menunjukkan bahwa oligarki bukan soal “negara mana”, tapi soal bagaimana kekayaan digunakan untuk mengendalikan wacana, kebijakan, dan keyakinan publik.

Oligarki di Indonesia: Ganti Kulit, Tapi Sama Watak

Indonesia, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, juga tak luput dari gejala serupa. Kita menyebut diri sebagai negara hukum dan kerakyatan, tetapi dalam prakteknya, banyak kebijakan publik justru melayani kepentingan segelintir konglomerat atau penguasa sumber daya alam.

Profesor Jeffrey Winters, pakar politik dari Northwestern University, dalam bukunya Oligarchy (2011) menulis tajam bahwa Indonesia adalah contoh klasik “oligarki elektoral”: kekuasaan formal dimenangkan lewat pemilu, tetapi kendali atas negara tetap berada di tangan elite ekonomi.

Contoh paling kasat mata adalah struktur pembiayaan politik. Untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau anggota parlemen, seorang kandidat harus menyiapkan dana milyaran rupiah. Akibatnya, politik menjadi ladang investasi, bukan amanah publik. Ketika mereka berkuasa, prioritasnya bukan lagi pelayanan rakyat, melainkan “balik modal” dan menjamin kelangsungan oligarki yang membiayainya.

Sektor sumber daya alam menjadi lahan empuk oligarki. Dari tambang nikel hingga hutan sawit, banyak izin yang dikeluarkan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Hasilnya: kerusakan ekologis yang luas, konflik agraria, dan ketimpangan ekonomi struktural. Rakyat hanya menjadi “penonton” dalam pertarungan elite. Dalam bahasa Sanders: demokrasi tanpa kedaulatan ekonomi hanyalah “ilusi yang dikendalikan uang”.

Untuk memahami bahaya oligarki, kita perlu melihat tiga wajahnya:

Pertama : Oligarki Ekonomi

Kekuasaan ekonomi yang terpusat pada segelintir korporasi besar. Mereka menentukan harga bahan pokok, energi, bahkan akses ke lahan dan air. Di Indonesia, 20 grup bisnis menguasai lebih dari 60% aset korporasi nasional (data Credit Suisse Global Wealth Report 2023).

Kedua : Oligarki Politik

Muncul ketika partai-partai menjadi kendaraan para taipan atau keluarga penguasa. Loyalitas bukan lagi pada ideologi, tapi pada “investor politik”. Akibatnya, kebijakan yang lahir dari parlemen sering kali disesuaikan dengan tekanan modal.

Ketiga : Oligarki Informasi

Era digital menghadirkan bentuk baru: media dan platform digital yang dikendalikan oleh segelintir raksasa teknologi. Algoritma, bukan lagi nalar publik, yang menentukan apa yang kita baca dan percayai. Fenomena ini sejalan dengan apa yang disebut Yanis Varoufakis sebagai “cloudalism” — kolonialisme digital yang menggantikan kapitalisme industri.

Ketiga bentuk ini bersekongkol membentuk ekosistem ketergantungan : uang membeli pengaruh, pengaruh melahirkan kebijakan, kebijakan menjaga sumber uang. Sebuah lingkaran setan.

Oligarki bukanlah musuh karena kekayaannya, melainkan berpotensi menjadi masalah ketika kekayaan berubah menjadi alat untuk mengendalikan kebijakan negara, membentuk opini publik, atau mempengaruhi hukum demi kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, dalam negara demokrasi yang sehat, yang harus dikontrol bukanlah keberhasilan usaha atau hak kepemilikan seseorang, melainkan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Negara harus memastikan bahwa tidak ada kelompok ekonomi, politik, maupun media yang memiliki pengaruh sedemikian besar sehingga mampu berdiri di atas kepentingan bangsa dan rakyat.

Pengendalian oligarki tidak dilakukan melalui permusuhan, melainkan melalui tata kelola yang kuat: transparansi, penegakan hukum yang adil, persaingan usaha yang sehat, pengawasan publik, media yang independen, serta masyarakat yang kritis dan berakhlak. Oligarki yang terkendali dapat menjadi mitra pembangunan, tetapi oligarki yang tidak terkendali dapat berubah menjadi kekuatan yang mengkooptasi negara. Oleh karena itu, negara dan warga negara memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga agar kekayaan tetap menjadi sarana kemakmuran umum, bukan alat dominasi segelintir orang. Untuk mengendalikan oligarki bukanlah pada satu orang kuat, melainkan pada sistem yang kuat, hukum yang adil, dan rakyat yang berdaulat."

Mengapa Tur Melawan Oligarki Relevan Bagi Kita

Apa yang dilakukan Bernie Sanders melalui turnya sesungguhnya lebih dari sekadar kampanye politik — ia adalah gerakan moral untuk menyadarkan bahwa demokrasi sejati bukanlah kotak suara, melainkan kedaulatan warga atas arah pembangunan.

Di Indonesia, “tur melawan oligarki” bisa berarti kebangkitan kesadaran rakyat terhadap tiga hal:

Pertama, bahwa kemiskinan struktural bukanlah takdir, melainkan desain sistem yang timpang.

Kedua, ketimpangan di Indonesia meningkat signifikan; laporan World Inequality Database (2024) menunjukkan 1% orang terkaya menguasai hampir separuh total kekayaan nasional.

Bahwa politik uang bukan kebiasaan, tapi mekanisme kontrol oligarki. Setiap uang yang “disumbangkan” dalam kampanye akan dikembalikan lewat proyek, izin, atau konsesi.

Bahwa rakyat harus belajar kembali menjadi subjek politik, bukan objek kampanye.

Ketiga, pendidikan majelis musyawarah harus dipelihara dari bawah: melalui pendidikan kritis, gerakan koperasi, partisipasi publik, dan literasi digital.

Tur Sanders bisa menjadi inspirasi untuk gerakan nasional yang menuntut “politik fitrah” — politik yang mengembalikan kekuasaan kepada nilai amanah, bukan kepentingan.

Kisah Ukraina dan Rusia memberi cermin berbeda tapi sama esensinya. Di Rusia, oligarki tumbuh dari privatisasi liar pasca-1990-an, saat aset negara dijual murah kepada segelintir orang dekat kekuasaan. Mereka kemudian menjadi “taipan negara” yang mengendalikan politik dan media. Di Ukraina, oligarki berakar dari sistem media dan energi yang terkonsentrasi. Zelensky, meski berasal dari dunia hiburan dan tampil pencitraan sebagai figur anti-korupsi, tetap harus berhadapan dengan jaringan oligarki lama. Gerak langkahnya dibatasi oleh struktur kekuasaan yang sudah mengakar.

Kedua kasus ini menunjukkan satu hal penting: sekali oligarki menguasai negara, ia sulit dilawan tanpa kekuatan moral dan solidaritas rakyat yang luas. Indonesia- Insyaa Allah belajar dari sana: jangan biarkan ekonomi dikendalikan oleh segelintir “taipan kebijakan” yang mampu mengarahkan arah bangsa sesuai kepentingannya.

Dimensi Spiritual: Oligarki vs Amanah

Dalam pandangan spiritual Islam, kekuasaan bukan milik pribadi tetapi amanah dari Allah untuk menegakkan keadilan (QS. Al-Hadid:25). Ketika kekuasaan diprivatisasi oleh elite, maka hakikat amanah itu dikhianati. Al-Qur’an menegaskan, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim untuk kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah:188).

Ayat ini sejatinya adalah seruan anti-oligarki paling awal: bahwa hukum dan kekayaan tidak boleh dijadikan alat untuk menindas. Dengan demikian, melawan oligarki bukan hanya perjuangan ekonomi, tetapi jihad moral — jihad untuk menegakkan keadilan, menolak keserakahan, dan mengembalikan nilai amanah insaniyah dalam pemerintahan.

Agar oligarki tidak terus mengkooptasi pemerintah dan rakyat, ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan — tidak hanya di tingkat negara, tapi juga di masyarakat sipil :

Pertama : Reformasi Pembiayaan Politik

Negara perlu membuat sistem dana politik publik (public funding system) yang transparan, agar partai dan kandidat tidak tergantung pada konglomerat. Skema seperti ini telah diterapkan di Jerman dan Kanada, di mana partai memperoleh dana berdasarkan jumlah suara yang diraih, bukan berdasarkan sumbangan pribadi.

Kedua : Transparansi Kekayaan dan Kepemilikan Media

Perlu kebijakan untuk mencegah monopoli media dan memperkuat jurnalisme independen. Di Norwegia dan Finlandia, regulasi ketat memastikan kepemilikan media tersebar luas, sehingga ruang publik tetap plural.

Ketiga : Pajak Progresif dan Redistribusi Aset

Mengambil hikmah dan semangat Green New Deal ala Bernie Sanders, Indonesia bisa menerapkan pajak kekayaan superkaya (wealth tax), yang hasilnya digunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan transisi energi hijau. Tujuannya bukan sekadar memungut uang, tapi mengembalikan keseimbangan sosial.

Keempat : Demokratisasi Ekonomi Rakyat

Dorong koperasi, BUMDes, dan usaha kecil agar menjadi kekuatan ekonomi alternatif terhadap konglomerasi. Dalam konteks “ekonomi fitrah”, harta harus berputar (QS. Al-Hasyr:7), bukan menumpuk di tangan segelintir.

Kelima : Pendidikan Etika dan Literasi Politik

Melawan oligarki juga soal kesadaran. Rakyat perlu melek politik, memahami cara kerja kekuasaan, dan berani menolak politik uang. Pendidikan karakter dan spiritual harus menumbuhkan nilai iffah (menjaga diri dari kerakusan) dan amanah (tanggung jawab sosial).

Penutup: Dari Tur Sanders ke Gerakan Fitrah

Bernie Sanders boleh berkeliling Amerika dengan spanduk “Fighting Oligarchy”, tetapi pesan sejatinya melampaui batas negara. Ia adalah seruan global untuk menyelamatkan demokrasi dari tangan segelintir yang serakah.

Indonesia tidak butuh tur yang sama persis, tapi butuh gerakan kesadaran — bahwa kekuasaan bukan warisan, kekayaan bukan alat menindas, dan rakyat bukan pion dalam permainan modal.

Di era ketika oligarki bisa berbentuk digital, media, atau politik, maka perjuangan terbesar kita adalah menjaga agar nurani publik tetap hidup. Seperti kata Sanders: “Kita tidak akan menang melawan oligarki hanya di bilik suara. Kita menang ketika rakyat berani bersatu untuk menulis ulang aturan permainan ".

Dan bagi bangsa berjiwa spiritual seperti Indonesia, perjuangan itu menemukan maknanya dalam satu kalimat Qur’ani yang tegas: “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra‘d:11).

Maka, tur melawan oligarki adalah panggilan untuk mengubah diri, sistem, dan arah bangsa. Dari kerakusan menuju keadilan. Dari ego menuju amanah.

Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.