5 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan perkembangan terkini dalam penanganan kasus mafia beras. Ia memastikan bahwa pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran tengah diperiksa oleh aparat penegak hukum.
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, ditemukan 212 produsen beras yang bermasalah. Tim menemukan ratusan merek beras premium tidak sesuai dengan ketentuan mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
“Kami sudah kirim (data) ke Pak Kapolri dan Pak Jaksa Agung langsung. Saat ini, proses pemeriksaan sudah berjalan,” ujar Mentan, di Jakarta, Senin (7/7/2025).
Ia menjelaskan, tiga hari lalu, kepolisian memeriksa 10 perusahaan besar. Para produsen beras tersebut dipanggil oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, berkoordinasi dengan Satgas Pangan.
Amran berharap persoalan ini segera dituntaskan, apalagi saat ini produksi beras nasional tengah mengalami peningkatan signifikan.
“Kalau stok kita sedikit, tentu langkah ini tidak bisa dilakukan karena bisa memukul balik. Tapi sekarang stok kita banyak,” tegasnya.
Ia pun meminta pihak-pihak yang masih melakukan pelanggaran untuk segera memperbaiki praktik distribusinya. Satgas Pangan Polri, katanya, terus bergerak melakukan pemeriksaan, tidak hanya di kota besar tetapi juga hingga ke daerah-daerah.
Sebelumnya, Amran mengungkapkan temuan mengejutkan terkait peredaran beras bermasalah di pasar. Dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Kamis (26/6/2025), ia menyampaikan bahwa dari total 268 merek beras yang diperiksa, sebanyak 212 di antaranya tidak sesuai dari sisi mutu, berat, dan HET. Temuan tersebut telah dilaporkan secara resmi ke Kapolri dan Jaksa Agung.
Amran menjelaskan bahwa temuan ini merupakan hasil kerja lapangan tim gabungan dari Kementan, Satgas Pangan, Kejaksaan, Badan Pangan Nasional (NFA), dan unsur pengawasan lainnya. Dari 13 laboratorium di 10 provinsi, sekitar 85,56 persen beras premium yang diuji tidak sesuai mutu, 59,78 persen dijual di atas HET, dan 21 persen beratnya tidak sesuai ketentuan.
“Ini sangat merugikan masyarakat,” kata Amran, tokoh asal Sulawesi Selatan, dikutip Jumat (27/6/2025).
