4 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo HR Muhammad Syafi’i mengusulkan pembentukan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Usulan ini dinilai penting untuk memperkuat tata kelola dan memperluas akses pendanaan bagi perguruan tinggi keagamaan.
Menurut Syafi’i, saat ini banyak perguruan tinggi keagamaan, termasuk Universitas Islam Negeri (UIN), masih kesulitan mendapatkan anggaran memadai untuk pengembangan akademik dan infrastruktur. Hal itu karena posisi kelembagaan mereka masih berada di bawah direktorat, bukan setingkat direktorat jenderal.
“Banyak sekali kesempatan yang harus direbut lembaga pendidikan keagamaan, tapi sering terhambat oleh anggaran. Tidak bisa berpacu dengan perguruan tinggi lain yang langsung di bawah kementerian,” ujar Romo Syafi’i di Antara Heritage Centre, Jakarta, Kamis (25/9/2025).
Ia menilai, peningkatan struktur kelembagaan dari direktorat menjadi direktorat jenderal akan mengurangi kesenjangan alokasi anggaran.
“Kalau lembaga di bawah menteri langsung, tentu anggarannya lebih besar dibanding yang di bawah direktorat. Maka, paling tidak kita naikkan setingkat menjadi Dirjen,” ucapnya.
Selain itu, Syafi’i menekankan pentingnya penyatuan pengelolaan pendidikan tinggi semua agama di bawah satu direktorat jenderal. Saat ini, pendidikan tinggi Islam dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sementara pendidikan tinggi Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha ditangani masing-masing Direktorat Bimbingan Masyarakat (Bimas).
“Penanganannya jadi terpecah. Padahal semua itu bagian dari bangsa ini. Kalau digabung, akan lebih efektif dan mudah mengorganisirnya,” katanya.
Di luar isu perguruan tinggi, Syafi'i juga menyoroti perlunya penguatan pendidikan kejuruan di madrasah. Menurutnya, belum adanya madrasah kejuruan menjadi kekosongan strategis, terutama dalam mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi nasional.
“Bayangkan kalau ada madrasah kejuruan, alumninya bisa langsung mengisi lapangan kerja yang dibuka melalui industrialisasi nasional. Tapi hari ini kita belum punya,” jelas Syafi’i.
Karena itu, ia juga mengusulkan pembentukan Direktorat Vokasi di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Direktorat ini nantinya fokus mengembangkan kurikulum dan infrastruktur madrasah kejuruan.
“Kita ingin madrasah punya spesialisasi. Ada madrasah program keagamaan untuk mencetak ulama, madrasah insan cendekia untuk ilmuwan, dan madrasah kejuruan untuk tenaga kerja terampil. Semua punya peluang sesuai minat dan kebutuhan bangsa,” katanya.
