5 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi I DPR RI mendalami aspek pemahaman hingga pengalaman para calon duta besar (dubes) luar biasa berkuasa penuh maupun perutusan tetap Republik Indonesia untuk 24 negara sahabat dan organisasi internasional. Pendalaman itu dilakukan dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar secara tertutup oleh Komisi I di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu dan Ahad (6-7/7/2025).
"Kita akan mendengarkan pemahaman calon duta besar, tentu mengenai politik luar negeri Indonesia, juga negara-negara yang mereka akan bertugas," kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono menjelang proses fit and proper test.
Total ada 12 calon dubes yang dipanggil. Adapun sisanya bakal menjalani tes pada Ahad (7/6/2025). "Kita akan mendengarkan pengalaman mereka selama ini, mungkin cara-cara mereka nanti untuk menjalankan diplomasi luar negeri di negara-negara tersebut," ucap politikus Partai Gerindra itu.
Di sisi lain, Budi menekankan, situasi geopolitik saat ini sangat dinamis. Dia pun menilai, pemerintah telah memberikan pertimbangan matang dan kuat dalam mengusulkan nama-nama calon dubes tersebut. "Saya sekilas sudah melihat rekam jejak para calon dan saya rasa sangat-sangat mumpuni, sangat baik, dan kita lihat proses hari ini dan besok," ucap Budi.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan, para calon dubes didalami visi dan misinya jika nanti dinyatakan lulus dan resmi mewakili Republik Indonesia oleh legislator. "Kita mau mendengar konsep visi misi dan pendalaman para calon dubes dan juga apa rencana, tahapan, dan target yang para calon dubes ini ingin kejar di [negara] penempatan," ucap Dave ditemui di lokasi yang sama.
Politikus Partai Golkar tersebut menyatakan, tidak ada isu khusus yang didalami karena para calon dubes bakal ditempatkan di negara yang berbeda-beda. "Beda negara, beda-beda isu. Nanti kita lihat dari masing-masing calon dubes," ujar Dave.
Pemerintah telah mengusulkan nama-nama calon dubes untuk 24 negara sahabat dan organisasi internasional kepada DPR. Nama-nama tersebut belum bisa dipastikan langsung dinyatakan lulus setelah uji kelayakan dan kepatutan. Dave menyatakan, DPR masih bisa menerima atau menolak nama-nama yang diusulkan pemerintah.
Hal itu tergantung kompetensi masing-masing calon. "Secara aturan, DPR bisa menerima atau menolak. Jadi kita lihat lah seberapa kesiapan dan kemampuan masing-masing dubes ini. Akan tetapi, saya yakin yang dipilih oleh pemerintah pasti yang terbaik untuk masing-masing negara," kata Dave.
