149 ASN Dinas SDA Jabar Terlibat Judi Online, Terbanyak di Pemprov Jabar

Ilustrasi.(Magnific)

RIBUAN aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terindikasi terlibat dalam praktik judi online (judol). Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD), total pegawai yang terjerat mencapai 2.663 orang dengan estimasi nilai transaksi kumulatif menyentuh angka Rp14 miliar.

Dari ribuan pegawai tersebut, Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat menjadi salah satu instansi dengan jumlah keterlibatan tertinggi. Tercatat sebanyak 149 ASN di dinas tersebut diduga bermain judi online.

Kepala Dinas SDA Jawa Barat, Dikky Achmad Sidik, mengaku terkejut saat menerima laporan tersebut. Ia merinci bahwa dari 149 orang tersebut, 21 di antaranya berstatus pegawai negeri sipil (PNS), sementara sisanya merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), terutama kategori paruh waktu.

"Ini kaget juga saya mendengarnya, ada 149 dengan PNS 21, kemudian sisanya PPPK, di mana paling banyak itu adalah PPPK paruh waktu," ujar Dikky saat dikonfirmasi, Selasa (21/7/2026).

Sanksi Tegas dan Dampak Psikologis

Merespons temuan ini, Dikky langsung mengumpulkan seluruh jajarannya dalam apel khusus. Ia menegaskan bahwa keterlibatan dalam judi online merupakan pelanggaran disiplin berat yang mengancam karier pegawai.

Sanksi tegas disiapkan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Sementara bagi pegawai berstatus PPPK, ancaman pemutusan kontrak kerja menjadi konsekuensi nyata.

"Karena otomatis ada perjanjian, jika dipertimbangkan bisa saja kemudian diputus perjanjiannya. Itu yang saya sampaikan saat apel," tegasnya.

Meski identitas personal belum dibeberkan secara terbuka, Dikky menyebut dampak psikologis mulai dirasakan para pegawai. Banyak dari mereka yang mengalami kepanikan hingga sulit tidur karena khawatir kehilangan pekerjaan.

Modus dan Alasan Keterlibatan

Berdasarkan pemeriksaan lanjutan oleh atasan langsung di lingkungan Dinas SDA, muncul berbagai pengakuan dari para pegawai. Beberapa berdalih tidak bermain secara langsung, melainkan rekening mereka dipinjam oleh anggota keluarga.

Ada pula modus saat pegawai hanya berperan sebagai perantara, yakni membantu mengirimkan uang milik orang lain ke situs perjudian demi mendapatkan komisi. Modus ini diduga turut menggelembungkan nilai transaksi secara signifikan.

Secara umum, keterlibatan para pegawai bermula dari rasa iseng akibat paparan iklan di dunia maya. Algoritma permainan yang memberikan kemenangan di awal membuat mereka akhirnya terjebak dalam kecanduan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini terus melakukan pendalaman untuk memastikan langkah pembinaan dan penegakan aturan disiplin berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. (I-2)