8 Poin Penting Pidato Prabowo: 121 Kebijakan, Swasembada Pangan, hingga Ekonomi 6 Persen

Presiden Prabowo mengungkap delapan agenda utama pemerintah, mulai dari target ekonomi 6%, efisiensi Rp360 triliun, swasembada pangan, hingga 121 kebijakan transformatif.(MI/Usman Iskandar)

PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah agenda besar pemerintah dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR dan DPD RI, Jumat (14/8). 

Dalam pidato yang kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 beserta Nota Keuangan, Prabowo menekankan arah pemerintahannya pada penguatan kemandirian nasional, pertumbuhan ekonomi, efisiensi anggaran, pembangunan sumber daya manusia, hingga pengelolaan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. 

Salah satu pesan utama Prabowo adalah bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka statistik. Menurut dia, ukuran keberhasilan pembangunan harus dilihat dari seberapa besar pertumbuhan tersebut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut perekonomian Indonesia tumbuh 5,61% pada kuartal I 2026 dan 5,45% pada semester I 2026. Dia optimistis pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 6% pada akhir tahun ini apabila pemerintah menerapkan kebijakan yang tepat. 

“Dengan kebijakan yang tepat, rasional, dan berdasarkan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita dapat mencapai 6%,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, pertumbuhan ekonomi dan investasi bukan tujuan akhir pemerintah. Investasi harus memberikan dampak langsung berupa penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Dia mengatakan realisasi investasi pada 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Sementara itu, investasi pada semester I 2026 mencapai Rp1.010 triliun dan disebut telah menghasilkan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. 

“Bagi saya, pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat,” ujar Prabowo.

Dalam kerangka RAPBN 2027, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 6%. Belanja negara dirancang sebesar Rp4.097,2 triliun dengan pendapatan negara Rp3.426 triliun. 

Defisit anggaran dipatok sebesar 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan proyeksi defisit 2026 sebesar 2,85% dan masih berada di bawah batas maksimal 3% sebagaimana ketentuan perundang-undangan. 

Sementara itu, asumsi makro RAPBN 2027 antara lain inflasi 2,5%, nilai tukar rupiah rata-rata Rp17.500 per dolar AS, dan imbal hasil Surat Berharga Negara 10 tahun sebesar 6,9%.

Prabowo juga menyebut desain RAPBN 2027 tetap ekspansif, tetapi diarahkan secara lebih terukur agar mampu mendorong pertumbuhan sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan.  “Arsitektur APBN 2027 dirancang tetap ekspansif, secara kolaboratif, terarah, dan terukur,” kata Prabowo. 

8 Agenda Utama Kebijakan Anggaran

Lebih lanjut, delapan agenda utama menjadi fokus kebijakan anggaran, termasuk kemandirian pangan dan energi, penguatan industri nasional, serta peningkatan kualitas pendidikan.

1. Disiplin fiskal dan efisiensi Rp360 triliun

Di tengah kebutuhan belanja yang besar, Prabowo menaruh perhatian pada disiplin fiskal. Dia menegaskan pengendalian anggaran tidak boleh hanya dilakukan ketika APBN disusun dan disahkan, tetapi harus diterapkan hingga tahap pelaksanaan. “Disiplin fiskal tidak berhenti ketika anggaran disahkan,” ujar Prabowo.

Pemerintah menargetkan efisiensi belanja melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Prabowo menilai selama ini banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama secara terpisah sehingga harga yang diperoleh berbeda-beda dan daya tawar pemerintah menjadi lemah.

Dia mencontohkan pengadaan layar pintar interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Sebelumnya, pemerintah daerah disebut membeli perangkat tersebut secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit. 

Setelah pengadaan dikonsolidasikan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, harga dapat ditekan menjadi sekitar Rp26 juta per unit, termasuk pengiriman dan pemasangan hingga daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Berdasarkan data LKPP yang disampaikan Prabowo, konsolidasi pengadaan pemerintah daerah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan diproyeksikan mencapai 25,43% pada 2026. Pemerintah memperkirakan efisiensi tersebut dapat mencapai sekitar Rp360 triliun dalam setahun. 

“Kita bisa berbuat sangat banyak dengan Rp360 triliun, dan ini adalah di tangan kita,” kata Prabowo.

Untuk memperkuat kebijakan itu, pemerintah berencana meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah. Nantinya, kebutuhan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dikonsolidasikan, spesifikasi barang distandardisasi, serta volume pengadaan dihimpun agar pemerintah memiliki posisi tawar lebih besar. Sistem pengadaan juga diarahkan berbasis digital untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas.

Prabowo menilai penghematan anggaran harus dikembalikan kepada masyarakat melalui belanja yang lebih produktif. Ruang fiskal yang diperoleh dari efisiensi akan diarahkan antara lain untuk memperbaiki sekolah, merenovasi puskesmas, memperkuat rumah sakit, serta menyediakan peralatan kesehatan. 

2. Kekayaan alam harus menjadi kekuatan nasional

Agenda besar lainnya adalah mengubah kekayaan alam Indonesia menjadi kekuatan ekonomi nasional. Prabowo mengatakan pemerintah tidak ingin Indonesia hanya menjadi negara yang kaya sumber daya alam tetapi tidak memperoleh nilai tambah yang optimal dari kekayaan tersebut.

“Seluruh kebijakan yang kita lakukan memiliki satu tujuan, mengubah kekayaan Indonesia menjadi kekuatan Indonesia,” tegasnya.

Karena itu, pemerintah mendorong penguatan bursa komoditas strategis, optimalisasi aset BUMN, pengembangan Indonesia International Financial Center (IIFC), serta pembentukan Danantara Development Management Fund (DDMF) untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang. Pemerintah juga mendorong penciptaan pasar bagi produk dalam negeri melalui subsidi kendaraan listrik.

Prabowo juga secara khusus mengumumkan rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Kebijakan itu dimaksudkan agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen berbagai komoditas strategis, tetapi juga memiliki posisi lebih kuat dalam pembentukan harga komoditas di pasar global. :Rencana kita dengan dukungan DPR, kita rencanakan 1 Januari 2027, kita akan memiliki Bursa Komoditas sendiri,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, Indonesia selama puluhan tahun menjadi produsen komoditas seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet. Dengan membangun bursa domestik, pemerintah ingin menciptakan harga referensi Indonesia dan memperkuat posisi tawar produsen, petani, eksportir, pembeli, serta investor.

Pemerintah juga melanjutkan optimalisasi aset BUMN. Prabowo menyebut 290 BUMN yang dinilai tidak produktif telah ditutup dan pemerintah menargetkan jumlah BUMN yang produktif menjadi maksimal 300 perusahaan pada akhir 2026. Aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang belum dimanfaatkan akan dioptimalkan, termasuk melalui kerja sama dengan sektor swasta dengan prinsip terbuka dan kompetitif.

3. Penguatan tata kelola ekspor dan Bank Emas

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti pengelolaan komoditas strategis melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pemerintah menempatkan DSI sebagai pintu tunggal pengelolaan ekspor komoditas strategis untuk memperkuat pengawasan terhadap volume, pelaporan, dan penerimaan ekspor.

Sejak beroperasi pada Juni 2026, DSI disebut telah mengelola devisa ekspor senilai US$14 miliar dari batu bara, kelapa sawit, serta besi dan baja. Lebih dari 6.000 transaksi ekspor telah dimonitor dan menghasilkan temuan potensi tambahan sekitar US$5 miliar akibat perbedaan serta penyesuaian harga. Pemerintah berencana memperluas pengawasan DSI ke 50 pelabuhan di 25 provinsi.

Prabowo juga mengungkapkan perkembangan Bank Emas Indonesia. Menurut dia, Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia telah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar Rp360 triliun.  “Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia,” kata Prabowo.

4. Pendidikan dan kesehatan menjadi prioritas

Pembangunan manusia menjadi bagian penting dari agenda pemerintah. Prabowo menyatakan negara harus hadir dalam kebutuhan dasar masyarakat, terutama pendidikan dan kesehatan. Pemerintah menargetkan renovasi 10.000 puskesmas, pembangunan 441 rumah sakit umum daerah (RSUD), serta perbaikan sekolah di seluruh Indonesia. 

“Perbaikan seluruh sekolah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote akan memastikan negara hadir dalam kebutuhan paling dasar rakyat,” ujar Prabowo.

Di bidang pendidikan, Prabowo juga kembali menekankan pentingnya peningkatan kemampuan bahasa asing. Pemerintah berencana mengajarkan bahasa asing sejak kelas I SD, dengan sejumlah bahasa yang dipandang strategis, seperti Inggris, Mandarin, Arab, Jepang, Korea, Spanyol, Prancis, dan Rusia. Menurut Prabowo, penguasaan bahasa asing dibutuhkan agar generasi muda mampu bersaing dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pasar kerja global.

Sementara di bidang gizi, Prabowo menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap menjadi salah satu kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pidato kenegaraan, dia menyebut program makan bergizi, bantuan sosial, dan hilirisasi tidak lagi sekadar rencana.  “Ini sudah berjalan, dan rakyat sudah merasakan manfaatnya,” kata Prabowo.

5. Kemandirian pangan dan reformasi birokrasi

Prabowo juga menempatkan kemandirian pangan sebagai bagian dari strategi menghadapi ketidakpastian global. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan pangan rakyat dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Sejumlah persoalan yang dihadapi petani, mulai dari akses pupuk, harga gabah, hingga aturan yang berbelit-belit, menjadi perhatian pemerintah. Prabowo menegaskan birokrasi harus menjadi alat untuk mempermudah masyarakat, bukan justru menghambat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. “Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik,” kata Prabowo.

Kemandirian pangan tersebut juga dikaitkan dengan penguatan ekonomi rakyat. Pemerintah ingin meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memastikan petani memperoleh harga yang layak dan akses yang lebih baik terhadap sarana produksi.

6. Transisi energi dan industri nasional

Dalam sektor energi, pemerintah mendorong peningkatan kemandirian melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya serta penguatan ekosistem kendaraan listrik nasional. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan impor energi, sekaligus membangun industri baru di dalam negeri.

Prabowo juga mengaitkan kebijakan energi dengan industrialisasi. Pemerintah ingin agar sumber daya alam tidak hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah sehingga menciptakan lapangan kerja dan memperkuat struktur industri nasional.

7. Kewarganegaraan ganda terbatas untuk talenta Indonesia

Salah satu gagasan baru yang disampaikan Prabowo adalah rencana membuka kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi talenta Indonesia tertentu yang dinilai memiliki keahlian istimewa dan dapat memberikan kontribusi besar bagi kepentingan nasional.

Menurut Prabowo, banyak diaspora Indonesia yang memiliki keahlian, pengalaman, serta jaringan internasional, tetapi sebagian di antaranya harus mengambil kewarganegaraan negara lain karena kebutuhan karier, keluarga, atau profesi. Pemerintah ingin membuka ruang agar talenta tersebut tetap dapat berkontribusi bagi Indonesia.

“Hari ini saya sampaikan kepada Dewan, saran pemerintah Indonesia untuk mengizinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu,” kata Prabowo.

Kebijakan tersebut, kata dia, akan diterapkan secara selektif dengan mekanisme uji integritas, kewajiban tertentu, serta perlindungan terhadap keamanan dan kepentingan negara. Pemerintah akan mengajukan perubahan undang-undang terkait kebijakan tersebut kepada DPR. 

8. Negara harus hadir dan tidak boleh ada rakyat yang merasa sendirian

Di balik berbagai agenda ekonomi dan fiskal, Prabowo menempatkan kehadiran negara sebagai salah satu pesan utama pidatonya. Pemerintah, kata dia, harus melindungi rakyat dari kemiskinan, kelaparan, pemutusan hubungan kerja, hingga keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.

Karena itu, Prabowo meminta seluruh tingkatan pemerintahan menghilangkan praktik korupsi, penipuan, mark-up, dan penggelembungan anggaran. 

“Tidak boleh ada proyek yang hanya besar pada anggaran tetapi kecil manfaat nyata bagi rakyat,” tegasnya. 

Prabowo juga menyampaikan bahwa selama 21 bulan atau 663 hari pemerintahannya, telah diputuskan dan dijalankan 121 kebijakan transformatif. Menurut dia, sebagian kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan persoalan yang selama bertahun-tahun belum terselesaikan. 

“Kita akan habis-habisan bekerja untuk rakyat dan bangsa kita,” tegas Prabowo.

Lebih jauh, Prabowo menegaskan pembangunan tidak boleh berhenti pada pencapaian angka makroekonomi, tetapi harus diterjemahkan menjadi pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan yang lebih baik, pangan yang terjangkau, dan peningkatan kesejahteraan.

“Kita tidak sedang membangun ekonomi yang hanya besar dalam statistik. Kita sedang membangun negara yang berdaulat dalam keputusan, adil dalam pembagian dan pemerataan, nyata dalam kehidupan rakyat,” ujar Prabowo. (Z-2)