2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejak akhir 2025, demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai kota di Iran. Aksi tersebut dipicu ketidakpuasan publik terhadap pemerintah yang diperparah oleh krisis ekonomi berkepanjangan.
Situasi makin panas setelah Iran mendapat tekanan internasional terkait cara pemerintah menyikapi para demonstran. Pemerintah Teheran menegaskan, gejolak internal yang terjadi tidak sepenuhnya murni berasal dari rakyat, melainkan telah disusupi oleh intervensi asing, khususnya Amerika Serikat (AS). Washington dituding melakukan provokasi dan hasutan kerusuhan guna menciptakan destabilisasi internal.
Kecurigaan Iran terhadap campur tangan asing bukan tanpa alasan. Sejarah mencatat, negara itu pernah merasakan langsung intervensi AS dalam operasi rahasia yang berujung pada penggulingan pemerintahan sah.
Pada 1953, AS diketahui menyusun skenario kudeta terhadap Perdana Menteri Iran saat itu, Mohammad Mossadegh. Operasi rahasia tersebut sukses menjatuhkan Mossadegh dan membuat Barat lolos dari ancaman krisis minyak global. Fakta keterlibatan AS baru terungkap secara resmi puluhan tahun kemudian, tepatnya pada 2019.
Sebagai wawasan, setelah Iran merdeka pada 1941, AS disebut memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan melalui dukungannya kepada Dinasti Pahlavi, khususnya Mohammad Reza Pahlavi (1941-1979), yang kerap dijuluki sebagai "boneka" Washington. Namun, keseimbangan itu berubah ketika Mossadegh terpilih sebagai Perdana Menteri pada 1951. Dalam sistem politik Iran kala itu, Mossadegh menjabat kepala pemerintahan, sementara Reza Pahlavi tetap menjadi kepala negara.
Terpilihnya Mossadegh didorong gagasan yang dianggap sangat berbahaya oleh Barat, yakni nasionalisasi industri minyak. Sejak abad ke-19, sektor minyak Iran dikuasai Inggris. Hasil produksinya dikirim ke Eropa, sementara rakyat Iran nyaris tak menikmati keuntungan.
Bagi Mossadegh, dominasi asing atas minyak bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi ancaman langsung terhadap kedaulatan politik nasional. Dia pun mendorong nasionalisasi dengan dukungan luas dari publik.
"Nasionalisasi adalah ide yang tidak dapat diganggu gugat," ungkap Mossadegh, dikutip dari buku The Anglo-Iranian Oil Dispute of 1951-1952 (1954).
Pada 20 Maret 1951, Undang-Undang Nasionalisasi Minyak disahkan. Kebijakan ini langsung membuat Inggris dan perusahaan Barat panik. Dalam Oil: A Cultural and Geographic Encyclopedia of Black Gold (2014), langkah tersebut disebut memicu ketakutan akan krisis energi global.
Saat itu, Iran merupakan negara dengan kilang minyak terbesar di dunia, eksportir minyak terbesar kedua, dan pemilik cadangan minyak terbesar ketiga. Minyak Iran menjadi sumber energi vital bagi Eropa.
"Ada ketakutan lebih luas bahwa nasionalisasi minyak Iran dapat memicu efek domino yang akan menghancurkan perusahaan minyak Barat. Konsekuensi atas hal ini dapat membawa bencana sebab sejumlah besar minyak berasal dari Timur Tengah," tulis Leonardo Davoudi dalam Persian Petroleum (2020).
Inggris merespons keras dengan embargo minyak, pembekuan aset, dan penarikan pegawai. Mossadegh membalas dengan memutus hubungan diplomatik. Sejak itu, dia dipandang sebagai ancaman utama kepentingan Barat.
CIA dan MI6 kemudian melancarkan Operation Ajax. Dalam dokumen "The Central Intelligence Agency and The Fall of Iranian Prime Minister Mohammed Mossadeq, August 1953", CIA menyebut Mossadegh makin otoriter.
"Mossadegh tampak dengan cepat berubah. [...] Perdana Menteri makin bersikap diktator," tulis CIA.
Antara 15-19 Agustus 1953, kerusuhan besar pecah di Teheran. Mossadegh digulingkan, nasionalisasi berakhir, dan minyak Iran kembali dikuasai asing. Mossadegh sendiri berakhir menjadi tahanan. Kala itu, kejadian terlihat alami karena protes berasal dari masyarakat. Barulah puluhan tahun kemudian publik mengetahui ada campur tangan AS dalam penggulingan PM.
(mfa/luc)
