3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Amerika Serikat mengumumkan peluncuran fase kedua gencatan senjata di Jalur Gaza, yang disebut untuk mengakhiri genosida Israel terhadap warga Palestina.
Utusan khusus Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, mengatakan menurut rencana yang tertuang dalam 20 poin rencana perdamaian Gaza, fase kedua ini akan mengarah ke proses demiliterisasi, pembentukan pemerintahan teknokratis, dan rekonstruksi.
Di fase kedua ini, akan dibentuk pemerintahan transisi untuk memerintah wilayah Palestina, dan mewujudkan demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza secara penuh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"AS sepenuhnya mengharapkan Hamas untuk sepenuhnya mematuhi kewajibannya, termasuk pemulangan segera sandera terakhir yang meninggal. Kegagalan untuk melakukannya akan membawa konsekuensi serius," kata Witkoff dalam sebuah unggahan di media sosial, dikutip Al Jazeera.
20 poin rencana perdamaian Gaza yang diajukan pada September 2025 lalu, juga mencakup pembentukan "Dewan Perdamaian" yang diketuai oleh Trump. Proposal itu juga mencakup pengerahan pasukan stabilitas internasional untuk mengawasi keamanan di Gaza.
Pekan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan mantan utusan PBB untuk Timur Tengah, Nickolay Mladenov, akan menjabat sebagai Direktur Jenderal "Dewan Perdamaian" di Jalur Gaza.
Berdasarkan rencana Trump, Dewan Perdamaian ini akan mengawasi pemerintahan teknokrat Palestina yang baru, pelucutan senjata Hamas, pengerahan pasukan keamanan internasional, penarikan mundur pasukan Israel, dan rekonstruksi Jalur Gaza yang hancur akibat perang.
Menurut kantor berita Axios, Trump diperkirakan bakal mengumumkan penunjukan anggota dewan pekan depan. Ada pun negara-negara yang diperkirakan akan bergabung dengan dewan itu antara lain Inggris, Jerman, Prancis, Italia, Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan Turki.
Sebelumnya, negara-negara mediator gencatan senjata Gaza yakni Qatar, Turki, dan Mesir menyatakan menyambut baik pembentukan badan teknokrat Palestina. Sumber menyebut pemerintah teknokrat Palestina akan dipimpin oleh Ali Abdel Hamid Shaath.
"Para mediator menyatakan harapan bahwa pembentukan komite ini akan membuka jalan bagi pelaksanaan fase kedua perjanjian gencatan senjata di Jalur Gaza," demikian pernyataan bersama negara-negara mediator.
Ahli politik senior Al Jazeera, Marwan Bishara, mempertanyakan bagaimana rencana yang dipimpin AS untuk mengakhiri perang di Gaza bakal berhasil. Menurutnya, proses tersebut dicurangi demi menguntungkan Israel.
"Bagaimana mungkin proses yang adil dapat berjalan ke depan, jika salah satu pihak selalu diistimewakan dibandingkan pihak lain?" kata Bishara.
Dia menyebut kebebasan dan hak-hak warga Palestina juga hingga kini sebagian besar telah diabaikan.
"Rakyat di Gaza terus menderita, sementara Trump dan rombongannya merayakan dan bertindak sebagai 'pembawa perdamaian'," kata dia.
"Israel tidak tertarik untuk meninggalkan Gaza, AS tidak tertarik untuk menekan Israel. Jadi saya pikir pada fase kedua, kita akan terjebak (di sana) untuk waktu yang sangat lama, sangat lama," imbuhnya.'
Hingga kini lebih dari 71.400 warga Palestina tewas dan lebih dari 171 ribu orang terluka selama agresi brutal Israel yang dimulai pada Oktober 2023.
(dna)
