5 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Mantan Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla menyinggung soal perlunya mempertimbangkan aspek proporsionalitas dalam kebijakan efisiensi anggaran dan wacana pemotongan gaji menteri.
Pria yang akrab disapa JK ini menilai besaran gaji menteri tak sebanding dengan gaji pegawai BUMN dan anggota DPR.
"Jauh lebih tinggi gaji di BUMN dibandingkan menteri. DPR juga jauh lebih tinggi. Ini hanya untuk diketahui saja," ujar JK usai mengikuti salat Idulfitri di Lapangan Masjid Agung Al Azhar, Sabtu (22/3) lalu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantas berapa besaran gaji menteri yang disinggung JK?
JK menyebut besaran gaji menteri hanya berkisar Rp19 juta per bulan.
"Gaji menteri itu cuma sekitar Rp19 juta. Kalau dipotong lagi, tinggal berapa yang diterima?" ujar JK.
Nominal gaji menteri sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.
Selain gaji pokok, menteri-menteri yang mengisi kabinet pemerintahan dan membantu presiden di berbagai bidang juga mendapatkan tunjangan.
Besaran tunjangan menteri diatur melalui Keputusan presiden (Keppres) Nomor 86 Tahun 2001 tentang perubahan Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.
Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2000, menteri negara mendapat gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Merujuk Pasal 1 ayat (2) huruf e, besaran tunjangan jabatan menteri negara adalah Rp13.608.00 setiap bulan.
Apabila ditotal, seorang menteri negara akan menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp18.648.000 per bulannya. Besaran tersebut belum termasuk tunjangan operasional.
Besaran tunjangan operasional disesuaikan dengan kemampuan anggaran kementerian atau lembaga masing-masing. Tunjangan ini hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan menteri dan bukan untuk kepentingan pribadi.
Selain gaji dan tunjangan, seorang menteri negara juga akan mendapatkan fasilitas lain, seperti kendaraan dinas, rumah jabatan, dan pelayanan kesehatan melalui mekanisme asuransi kesehatan.
Wacana pemotongan gaji menteri mencuat setelah pemerintah mengungkapkan rencana penghematan belanja negara di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut sebagai langkah nyata solidaritas pejabat negara dalam penghematan belanja.
"Setuju. Oh, itu bagus. Kalau itu bagus," ucap Purbaya menanggapi pertanyaan mengenai rencana pemotongan gaji pejabat setingkat menteri beberapa waktu lalu.
(sfr)
Add
as a preferred source on Google
